ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) (STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS)

BAGAS, SETIAWAN (2026) ANALISIS HUKUM PADA GUGATAN PERCERAIAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) (STUDI PUTUSAN NO. 7/PDT.G/2023/PN.GNS). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (304kB) | Preview
	Text FILE TUGAS AKHIR SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text FILE TUGAS AKHIR SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan karena tidak terpenuhinya syarat formil gugatan, sehingga pokok perkara tidak diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek procedural dalam hukum acara perdata memiliki peranan penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diperiksa oleh pengadilan. Dalam praktik peradilan, putusan tidak dapat diterima dalam perkara perceraian masih kerap terjadi dan berimplikasipada tertundanya penyelesaian sengketa perkawinan secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyatakan gugatan perceraian tidak dapat diterima serta menilai kesesuaiannya dengan hukum acara perdata, sekaligus mengkaji akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen terhadap Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum acara perdata dan pertimbangan hukum hakim untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan niet ontvankelijk verklaard dalam perkara nomor 7/Pdt.G/2023/PN.Gns didasarkan pada adanya cacat formil gugatan, Khususnya ketidakjelasan domisili tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas kompetensi relatif pengadilan. Akibat hukum dari putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns adalah pokok perkara perceraian tidak diperiksa dan tidak mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan para pihak.. selain itu putusan No 7/Pdt.G/2023/PN.Gns tidak menimbulkan asas ne bis in idem, sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan kembali setelah memperbaiki kekurangan formil dalam gugatan. Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Niet Ontvankelijk Verklaard, Hukum Acara Perdata, Putusan Pengadilan

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ?? ?? 340 ?? ?? 346 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602123640 Digilib
Date Deposited:	19 May 2026 03:44
Last Modified:	19 May 2026 03:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99565

Actions (login required)

View Item