Fransisca, Anggraeni (2026) ANALISIS KRITIS ATAS PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS JASA EKSPEDISI: STUDI KASUS PADA POLA 'ALL-IN' YANG MENGINKLUSI BIAYA OPERASIONAL DI PT MPX INDONESIA. [Diploma/Tugas Akhir]
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (1271Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
TUGAS AKHIR FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1353Kb) | Minta salinan |
|
|
File PDF
TUGAS AKHIR FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1353Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dalam mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi di PT MPX Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi penggunaan pola penagihan “All-In”, yang menggabungkan seluruh biaya operasional ke dalam satu jumlah tagihan bruto, yang kemudian ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang didukung oleh analisis data transaksi berupa invoice dan bukti pemotongan PPh Unifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penentuan DPP pada PT MPX Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015. Penggunaan pola "All-In" mengakibatkan komponen biaya operasional pihak ketiga—seperti BBM, biaya penyeberangan, biaya tol, dan tenaga kerja bongkar muat (TKBM)— ikut terhitung sebagai objek pajak. Analisis simulasi menunjukkan bahwa pola ini menyebabkan inefisiensi finansial berupa kelebihan pemotongan pajak (overwithholding). Secara yuridis, kondisi ini menciptakan risiko sengketa pajak di masa depan akibat ketiadaan rincian dokumen pendukung yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan PT MPX Indonesia untuk melakukan rekonstruksi administrasi penagihan dengan memisahkan imbalan jasa dan biaya penggantian (Reimbursement) guna menjaga likuiditas perusahaan dan kepatuhan fiskal yang tepat. Kata Kunci : Pph Pasal 23, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Jasa Ekspedisi, Pola All- In (DPP) in the withholding mechanism for Income Tax Article 23 for shipping services at PT MPX Indonesia. The main focus of this study is to evaluate the use of the "All-In" billing pattern, which combines all operational costs into a single gross invoice amount, which is then determined as the tax base. The method used in this research is a case study with a qualitative descriptive approach, supported by analysis of transaction data in the form of invoices and Unified Income Tax withholding slips. The research results show that the taxable income tax (DPP) determination practice at PT MPX Indonesia is not fully in line with the provisions of Minister of Finance Regulation No. 141/PMK.03/2015. The use of the "All-In" method results in third-party operational cost components—such as fuel, ferry fees, toll fees, and loading and unloading labor (TKBM)—being included as taxable objects. Simulation analysis shows that this method causes financial inefficiency in the form of overwithholding. Legally, this condition creates the risk of future tax disputes due to the lack of adequate detailed supporting documents. This research recommends that PT MPX Indonesia reconstruct its collection administration by separating service fees and reimbursement costs to maintain company liquidity and proper fiscal compliance. Keywords: Income Tax Article 23, Taxable Base (DPP), Expediting Services, All- In Scheme This study aims to conduct a critical analysis of the determination of the Tax Base
| Jenis Karya Akhir: | Diploma/Tugas Akhir |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 330 Ekonomi > 336 Keuangan publik |
| Program Studi: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB) > Prodi D3-Perpajakan |
| Pengguna Deposit: | 2605878755 Digilib |
| Date Deposited: | 29 May 2026 03:30 |
| Terakhir diubah: | 29 May 2026 03:30 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99749 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
