IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG): STUDI PADA HUNIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

JIHAN, AGHNIYA (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG): STUDI PADA HUNIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (276Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (8Mb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (5Mb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Sejak diberlakukannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, IMB digantikan dengan PBG yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, mengalihkan sistem perizinan bangunan menjadi berbasis elektronik melalui SIMBG guna memastikan setiap bangunan memenuhi standar teknis dan kesesuaian tata ruang. Implementasi PBG di Kota Bandar Lampung masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pemahaman masyarakat dan kapasitas pelaksana, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan PBG pada hunian di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilar organisasi, struktur kelembagaan telah disusun melalui SK dan SPT, keterbatasan SDM pada Tim Sekretariat SIMBG yang terkadang menghambat kelancaran pelayanan. Pada pilar interpretasi, aparatur telah memahami dan menjalankan kebijakan sesuai regulasi, pemahaman masyarakat terkait prosedur dan kewajiban memiliki PBG sebelum membangun rumah tinggal masih belum merata. Pada pilar penerapan, prosedur pelayanan telah berjalan secara sistematis di tingkat aparatur, sosialisasi digital yang dilakukan pemerintah masih bersifat pasif sehingga penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta gangguan teknis sistem SIMBG masih menjadi kendala yang tidak dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah. Faktor pendukung berupa kejelasan regulasi, komitmen aparatur, dan pemanfaatan sistem SIMBG sebagai instrumen pelayanan terintegrasi, serta faktor penghambat berupa keterbatasan SDM pada Tim Sekretariat SIMBG, gangguan teknis sistem SIMBG, dan sosialisasi yang belum merata. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Persetujuan Bangunan Gedung, PBG, SIMBG, Charles O. Jones.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2605908700 Digilib
Date Deposited:	04 Jun 2026 02:21
Terakhir diubah:	11 Jun 2026 07:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/99849

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir