AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI REVISI UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025

ARTIYA RUMONDANG CAROLIN , HUTAGALUNG (2026) AGENDA SETTING DALAM LEGISLASI REVISI UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 2025. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (117Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2773Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1774Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pemisahan klaster ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, muncul urgensi untuk meninjau kembali regulasi yang dianggap kurang proporsional dalam melindungi hak-hak tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penetapan agenda (agenda setting) dalam proses legislasi revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Tahun 2025 dengan menggunakan model analisis The Four P’s of Agenda Setting (Power, Perception, Potency, dan Proximity) oleh Nikolaos Zahariadis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait, observasi proses legislasi di DPR RI, serta studi dokumentasi kebijakan. Hasil penelitian pada indikator Power menunjukkan bahwa dorongan revisi didominasi oleh kekuatan hukum mengikat dari putusan MK yang memaksa pemerintah dan legislatif untuk segera bertindak. Pada indikator Perception, ditemukan adanya pergeseran cara pandang aktor kebijakan yang kini melihat revisi sebagai momentum krusial untuk memperbaiki stabilitas hubungan industrial. Pada indikator Potency, isu ini memiliki daya dorong yang kuat karena risiko eskalasi konflik sosial dan ekonomi jika ketidakpastian hukum terus dibiarkan tanpa regulasi yang jelas. Terakhir, pada indikator Proximity, kebijakan ini memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan isu kesejahteraan masyarakat secara langsung, mengingat dampaknya yang menyentuh jutaan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses agenda setting revisi UU Cipta Kerja 2025 telah memenuhi syarat urgensi kebijakan nasional, dengan catatan penting untuk memperkuat partisipasi publik agar produk hukum yang dihasilkan memiliki pengakuan yang kuat secara sosial dan politik. Kata Kunci : Agenda Setting, The Four P's, Omnibus Law, Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi. After the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 which ordered the separation of the employment cluster from the Job Creation Law, there is an urgency to review regulations that are considered disproportionate in protecting labor rights. This study aims to analyze the dynamics of agenda setting in the legislative process of revising the 2025 Employment Cluster Job Creation Omnibus Law by using the analysis model The Four P's of Agenda Setting (Power, Perception, Potency, and Proximity) by Nikolaos Zahariadis. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through in-depth interviews with relevant stakeholders, observation of the legislative process in the House of Representatives of the Republic of Indonesia, and policy documentation studies. The results of the study on the Power indicator show that the revision drive is dominated by the binding legal force of the Constitutional Court's decision which forces the government and the legislature to act immediately. In the Perception indicator, there is a shift in the perspective of policy actors who now see revision as a crucial momentum to improve the stability of industrial relations. In the Potency indicator, this issue has a strong impetus due to the risk of escalation of social and economic conflicts if legal uncertainty continues to be left without clear regulations. Finally, in the Proximity indicator, this policy has a very high proximity to the issue of people's welfare directly, considering its impact that touches millions of workers in Indonesia.This study concludes that the process of setting the agenda setting for the revision of the 2025 Job Creation Law has met the requirements of national policy urgency, with an important note to strengthen public participation so that the resulting legal products have strong social and political recognition. Keywords: Agenda Setting, The Four P's, Omnibus Law, Manpower, Constitutional Court Decision.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) 300 Ilmu sosial > 350 Administrasi publik dan ilmu militer
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2605048929 Digilib
Date Deposited:	11 Jun 2026 08:14
Terakhir diubah:	11 Jun 2026 08:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100230

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir