DIMAS AHMAD , KAMSIN (2026) UPAYA HUMAS BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PERBAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK. [Diploma/Tugas Akhir]
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (283Kb) | Preview |
|
|
File PDF
TA FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1073Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
TA FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (897Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya, Humas berperan sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Humas Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori peran humas Rosady Ruslan yang meliputi communicator, relationship, back up management, dan good image maker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan implementasi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 melalui penyampaian informasi publik secara terbuka, pengelolaan PPID, pemanfaatan media digital, serta pembangunan hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya pengembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem informasi digital agar pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, Humas Bawaslu Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu. Kata Kunci: Humas Bawaslu, Pelayanan Informasi Publik, Strategi Komunikasi. Public information disclosure is an important principle in realizing transparent, accountable, and participatory governance. As an election supervisory institution, the Lampung Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) is responsible for providing public information services in accordance with Bawaslu Regulation Number 10 of 2019 concerning the Management and Provision of Public Information. In its implementation, Public Relations plays a role as a bridge between the institution and the public to ensure that information is delivered effectively and is easily accessible. This study aims to analyze the efforts of the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province in implementing Bawaslu Regulation Number 10 of 2019. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The analysis is based on Rosady Ruslan’s Public Relations role theory, which includes the roles of communicator, relationship, back-up management, and good image maker. The findings indicate that the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province has implemented Bawaslu Regulation Number 10 of 2019 through transparent dissemination of public information, management of the Information and Documentation Management Officer (PPID), utilization of digital media, and the development of positive relationships with the public and stakeholders. However, challenges remain, including limited human resources and the need for further development of information technology. Therefore, improving human resource capacity and optimizing digital information systems are necessary to enhance the effectiveness of public information services. In conclusion, the Public Relations Division of Bawaslu Lampung Province plays an important role in supporting public information disclosure and strengthening public trust in the election supervisory institution. Keywords: Bawaslu Public Relations, Public Information Services, Communication Strategy.
| Jenis Karya Akhir: | Diploma/Tugas Akhir |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 321 Sistem pemerintahan dan sistem negara 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan) > 323 Hak-hak sipil dan politik |
| Program Studi: | FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi D3-Hubungan Masyarakat |
| Pengguna Deposit: | 2605657821 Digilib |
| Date Deposited: | 17 Jun 2026 07:44 |
| Terakhir diubah: | 17 Jun 2026 07:44 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100694 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
