ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PANTAI SARI RINGGUNG (Studi Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021)

M. RHEVO , TAUREANDHIA (2026) ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA TANAH PANTAI SARI RINGGUNG (Studi Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (259Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL TANPA LAMPIRAN.pdf Restricted to Hanya staf Download (1158Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1111Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini diawali oleh adanya sengketa tanah di kawasan Pantai Sari Ringgung yang melibatkan Penggugat dan Tergugat terkait penutupan akses jalan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum. Penggugat menganggap bahwa tindakan Tergugat telah merugikan kepentingannya karena menghambat akses menuju lokasi tertentu. Namun, Tergugat berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari penggunaan hak atas tanah yang berada dalam penguasaannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji pemenuhan unsurunsur perbuatan melawan hukum dalam sengketa tanah di kawasan Pantai Sari Ringgung berdasarkan Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021, implikasi putusan terhadap kepastian hukum, dan ketepatan penerapan hukum oleh Judex Facti pada tingkat banding. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, Penyusunan ulang data, dan sistematika data, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut tidak terpenuhi sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 3153 K/Pdt/2021. Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar haknya secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak terdapat hak yang dilanggar. Tindakan Tergugat berupa penutupan akses jalan dinilai sebagai pelaksanaan hak atas tanah yang dikuasainya dan bukan perbuatan melawan hukum. Putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam sengketa pertanahan sangat bergantung pada pembuktian hak yang sah dan jelas. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah tepat menerapkan hukum, khususnya terkait tidak sahnya dasar kepemilikan Penggugat akibat penghapusan Sertifikat Hak Milik, sehingga permohonan kasasi ditolak dan putusan banding dikuatkan. Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Putusan Pengadilan, Sengketa Tanah This study originates from a land dispute in the Pantai Sari Ringgung area involving the Plaintiff and the Defendant regarding the closure of an access road, which was alleged to constitute an unlawful act. The Plaintiff argued that the Defendant’s actions caused harm by obstructing access to a certain location. Meanwhile, the Defendant contended that such actions were part of the exercise of land rights under their control. The purpose of this study is to examine the fulfillment of the elements of an unlawful act in the land dispute in the Pantai Sari Ringgung area based on Decision Number 3153 K/Pdt/2021, the implications of the decision on legal certainty, and the correctness of the application of law by the Judex Facti at the appellate level The research method used is normative juridical research employing statutory and case approaches. The research data were obtained through library research consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing was carried out through data examination, data rearrangement, and data systematization, which were then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the elements of an unlawful act in the case were not fulfilled, as decided in Decision Number 3153 K/Pdt/2021. The Panel of Judges considered that the Plaintiff failed to prove the legal basis of his rights lawfully and convincingly; therefore, there was no violated right. The Defendant’s action in closing the road access was regarded as an exercise of rights over the land under his control rather than an unlawful act. This decision emphasizes that legal certainty in land disputes greatly depends on clear and lawful proof of rights. The Supreme Court also stated that the High Court had correctly applied the law, particularly regarding the invalidity of the Plaintiff’s ownership basis due to the annulment of the Certificate of Ownership Rights, thus the cassation petition was rejected and the appellate decision was upheld. Keywords: Court Decisions, Land Disputes, Unlawful Acts.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605808759 Digilib
Date Deposited:	19 Jun 2026 07:12
Terakhir diubah:	19 Jun 2026 07:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/100968

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir