PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG

PUTRI , OKTAVIANI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN PADA ANAK DI BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (562Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2620Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2587Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak mental dan psikologis korban secara jangka panjang. Di Provinsi Lampung, data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual yang signifikan, di mana pada semester I tahun 2025 tercatat 56,9% dari total kekerasan adalah kekerasan seksual dengan mayoritas korban adalah anak perempuan. Fenomena ini diperparah dengan adanya ancaman kekerasan yang membuat korban seringkali merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung? dan Apasaja faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman kekerasan pada anak di Bandar Lampung Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang kompeten, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Polda Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder bersumber dari studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi terkait. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di Bandar Lampung telah berjalan secara terstruktur baik secara in abstracto maupun in concreto. Secara normatif (in abstracto), tahap formulasi regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan ancaman pidana berat sebagai wujud kebijakan kriminal negara. Dalam implementasi nyata (in concreto), penegakan hukum diwujudkan melalui kebijakan aplikasi oleh aparat kepolisian dan kejaksaan dalam tahap penyidikan dan penuntutan, serta kebijakan eksekusi melalui pelaksanaan putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Meskipun telah berjalan secara sistematis, penegakan hukum tersebut masih menghadapi hambatan kompleks yang mencakup lima faktor utama, yakni faktor hukum terkait rumusan norma yang bersifat terlalu umum dan multitafsir, serta faktor aparat penegak hukum yang berkaitan dengan keterbatasan kompetensi khusus dalam penanganan trauma anak dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, terdapat kendala pada faktor sarana dan fasilitas berupa keterbatasan akses tenaga ahli forensik atau psikolog serta fasilitas ramah anak, faktor masyarakat yang cenderung menganggap kasus ini sebagai aib keluarga sehingga lebih memilih penyelesaian secara informal, serta faktor kebudayaan patriarki dan stigma victim blaming yang menghambat keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Di antara kelima faktor tersebut, faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat diidentifikasi sebagai hambatan yang paling dominan dalam memengaruhi efektivitas proses penegakan hukum di Bandar Lampung. Saran penelitian ini adalah aparat penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan kesamaan persepsi dalam menafsirkan unsur-unsur ancaman kekerasan guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penguatan literasi hukum dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap korban agar tercipta lingkungan sosial yang mendukung proses hukum. Pemerintah juga diharapkan dapat mengoptimalkan sarana rehabilitasi psikologis yang berkelanjutan bagi anak korban untuk memulihkan dampak traumatis yang dialami. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemerkosaan Anak, Ancaman Kekerasan.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2605293953 Digilib
Date Deposited:	24 Jun 2026 03:34
Terakhir diubah:	24 Jun 2026 03:34
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101330

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir