KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN PERUMAHAN SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG

RAHMAT PERDANA , RASUANTO (2026) KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENYEDIAKAN PERUMAHAN SUBSIDI BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf Download (1558Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3424Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (3432Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, termasuk melalui kebijakan perumahan subsidi bagi MBR. Di Kota Bandar Lampung, kebijakan ini telah diimplementasikan melalui berbagai program, seperti BSPS dan rehabilitasi RTLH. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perumahan subsidi bagi MBR serta menilai tingkat pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis kebijakan, yang didukung dengan kajian teoritis mengenai implementasi kebijakan, otonomi daerah, capability approach, serta keadilan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan perumahan subsidi di Kota Bandar Lampung telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural pada aspek koordinasi kelembagaan, alokasi anggaran, dan partisipasi masyarakat, sehingga pemenuhan hak atas tempat tinggal layak baru tercapai secara parsial. Berdasarkan analisis terhadap tujuh standar hak atas tempat tinggal yang layak, pemenuhan hak tersebut masih bersifat asimetris, di mana aspek kepastian tenurial, keterjangkauan, dan kelayakhunian relatif telah terpenuhi, sementara aspek lokasi, aksesibilitas, layanan dasar, dan kecukupan budaya masih menunjukkan kesenjangan, khususnya pada permukiman MBR di kawasan rawan bencana dan wilayah pinggiran kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan perumahan subsidi tidak dapat diukur hanya dari aspek kuantitatif berupa jumlah unit hunian, melainkan harus dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu memperluas kapabilitas MBR serta menciptakan distribusi ruang kota yang adil. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, inovasi skema pembiayaan yang inklusif, integrasi aspek mitigasi bencana dalam perencanaan perumahan, serta peningkatan peran masyarakat agar kebijakan perumahan subsidi dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Perumahan, MBR, Keadilan spasial capability approach. The fulfillment of the right to an adequate standard of living, specifically housing, is a fundamental human right and a state responsibility, enacted through subsidized housing policies for low-income communities MBR. In Bandar Lampung City, this policy has been implemented through various programs, such as the self-help housing stimulant assistance BSPS and the rehabilitation of uninhabitable houses RTLH. However, in practice, various obstacles persist, rendering the policy implementation not fully effective. This study aims to analyze the effectiveness of subsidized housing policies for mbr and assess the level of fulfillment of the right to adequate housing from a human rights perspective. This research utilizes a normative juridical method with conceptual, statutory, and policy analysis approaches, supported by theoretical frameworks regarding policy implementation, regional autonomy, the capability approach, and spatial justice. The results of the study indicate that normatively, the subsidized housing policy in Bandar Lampung City possesses a strong legal foundation. Nevertheless, its implementation continues to face structural hurdles concerning institutional coordination, budget allocation, and community participation, resulting in only partial fulfillment of the right to adequate housing. Based on an analysis of the seven standards of the right to adequate housing, the realization of these rights remains asymmetrical; Aspects of tenure security, Affordability, and Habitability are relatively fulfilled, whereas aspects of location, accessibility, basic services, and cultural adequacy still exhibit significant gaps, particularly in MBR settlements located in disaster-prone and peripheral urban areas. This study concludes that the success of subsidized housing policies cannot be measured solely by quantitative metrics, such as the number of housing units built. Instead, it must be evaluated by the extent to which the policy expands the capabilities of MBR and fosters an equitable distribution of urban space. therefore, it is necessary to strengthen institutional coordination, innovate inclusive financing schemes, integrate disaster m itigation aspects into housing planning, and enhance community participation to ensure that subsidized housing policies operate more effectively, equitably, and sustainably. Keywords: Housing, MBR, Spatial Justice, Capability Approac.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2605224537 Digilib
Date Deposited:	24 Jun 2026 06:51
Terakhir diubah:	24 Jun 2026 06:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101363

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir