PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PRINGSEWU

SILVIA , - (2026) PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PRINGSEWU. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (199Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1759Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1099Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan merupakan hak setiap warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip-prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip pelayanan publik ramah kelompok rentan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 yang terdiri dari kesamaan hak, aksesibilitas, kesetaraan akses, profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, partisipatif, dan perlindungan terhadap kekerasan dan pelecehan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat, petugas, dan pengguna layanan, serta observasi dan kajian dokumen. Hasil menunjukkan tersedia nya fasilitas aksesibilitas, loket prioritas, pendampingan khusus, dan layanan jemput bola. Hambatan meliputi keterbatasan anggaran, sosialisasi tidak maksimal, kurangnya petugas berkompeten khusus, gangguan teknis, dan minimnya partisipasi kelompok rentan dalam penyusunan. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Pelayanan Inklusif, Kelompok Rentan Inclusive and equitable public services are the right of every citizen, including vulnerable groups such as persons with disabilities, the elderly, and pregnant women. This study analyzes the implementation of the principles of vulnerable group-friendly public services in population administration services at the Pringsewu District Population and Civil Registration Office and identifies the factors that hinder their implementation. This study uses the principles of public services that are friendly to vulnerable groups based on Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 11 of 2024 which includes equal rights, accessibility, equal access, professionalism, accountability, transparency, participation, and protection against violence and harassment. Using a qualitative case study approach, data was obtained through interviews with officials, officers, and service users, as well as observation and document review. The results show the availability of accessibility facilities, priority counters, special assistance, and outreach services. Obstacles include budget constraints, inadequate socialization, a lack of specially competent officers, technical disruptions, and minimal participation of vulnerable groups in the drafting process. Keywords: Public Services, Inclusive Services, Vulnerable Groups

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2606845163 Digilib
Date Deposited:	03 Jul 2026 08:02
Terakhir diubah:	03 Jul 2026 08:02
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101978

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir