GUFRAN, LADIANSYAH (2026) ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 127 UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2024/PN Tjk). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (182kB) | Preview |
|
|
Text
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy |
||
|
Text
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (8MB) | Preview |
Abstract
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks karena melibatkan aspek kesehatan, kriminalitas, dan perlindungan masyarakat. Dalam praktik peradilan pidana, penyalahguna narkotika masih sering diposisikan sebagai pelaku kejahatan yang harus dipidana penjara, tanpa mempertimbangkan secara optimal tujuan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait sejauh mana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkotika telah mencerminkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang dianalisis, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada dasarnya telah memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika secara tepat. Fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika untuk kepentingan diri sendiri. Namun demikian, orientasi pemidanaan yang dijatuhkan masih cenderung menitikberatkan pada pidana penjara dan belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif, meskipun terdapat dasar hukum yang jelas untuk menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penyalahgunaan narkotika lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif dengan mempertimbangkan hasil asesmen ketergantungan terdakwa secara komprehensif. Selain itu, diperlukan penguatan pedoman pemidanaan dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan, pencegahan residivisme, serta reintegrasi sosial penyalahguna narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penerapan, Pertimbangan Hakim, Penyalahguna narkotika Narcotics abuse is a complex legal and social problem as it involves aspects of public health, criminality, and societal protection. In judicial practice, narcotics abusers are still often positioned as criminals who must be sentenced to imprisonment, without optimally considering the rehabilitative objectives mandated by Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This condition raises legal issues regarding the extent to which judges’ considerations in imposing decisions on narcotics abusers reflect the objectives of punishment that are just, proportional, and oriented toward recovery. The research method used in this thesis is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The data were obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include relevant laws and regulations as well as court decisions analyzed, while secondary legal materials consist of textbooks, scientific journals, and legal writings related to narcotics crimes. The data were analyzed qualitatively by interpreting legal norms and relating them to the legal facts contained in court decisions. The results of the study indicate that judges’ considerations in narcotics abuse cases have generally fulfilled the evidentiary requirements as stipulated in the Criminal Procedure Code and have appropriately applied the provisions of Article 127 of the Narcotics Law. The facts revealed during the trial prove that the defendant was a narcotics abuser for personal use. However, the sentencing orientation imposed still tends to emphasize imprisonment and has not fully accommodated a rehabilitative approach, despite the existence of a clear legal basis for imposing sanctions in the form of medical and social rehabilitation. Based on these findings, it is recommended that judges, in examining and deciding narcotics abuse cases, prioritize a rehabilitative approach by comprehensively considering the results of dependency assessments of the defendant. In addition, there is a need to strengthen sentencing guidelines and enhance the understanding of law enforcement officials regarding the objectives of punishment oriented toward recovery, prevention of recidivism, and social reintegration of narcotics abusers. Thus, law enforcement in narcotics crimes is expected not only to provide legal certainty but also to realize substantive justice and societal benefit. Keywords: Juridical Analysis, Application, Judicial Consideration, Narcotics Abuser
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? 340 ?? |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | 2605199628 Digilib |
| Date Deposited: | 07 Jul 2026 02:26 |
| Last Modified: | 07 Jul 2026 02:26 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/102120 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
