PERTANGGUNGJAWABAAN PIDANA ANGGOTA TNI AD YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

0742011279, Remi Falado (2012) PERTANGGUNGJAWABAAN PIDANA ANGGOTA TNI AD YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (17Kb) | Preview
Preview	File PDF Cover Asli.pdf Download (17Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI Bab I II III.pdf Download (15Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15Kb) | Preview
Preview	File PDF I Pendahuluan.pdf Download (47Kb) | Preview
Preview	File PDF II Tinjauan Pustaka.pdf Download (53Kb) | Preview
Preview	File PDF III Metode Penelitian.pdf Download (22Kb) | Preview
	File PDF IV. Penelitian dan Pembahasan.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (92Kb)
Preview	File PDF Lembar Pengesahan.pdf Download (7Kb) | Preview
Preview	File PDF MOTTO.pdf Download (16Kb) | Preview
Preview	File PDF PERSEMBAHAN.pdf Download (14Kb) | Preview
Preview	File PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (5Kb) | Preview
Preview	File PDF SANWACANA.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF V. Kesimpulan dan Saran.pdf Download (22Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipesenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah merasuki kalangan TNI. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah pada putusan nomor : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007. Dengan dakwaan yang diberikan Oditur Militer kepada terdakwa Andy Murfhy dengan ancama pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI AD yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan No : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normtif dan yuridis empiris. Pengambilan sample digunakan metode purposive sampling. Adapun sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan berbagai responden seperti Oditur Militer Lampung, Pakum Korem 043/Gatam dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI AD berdasarkan putusan nomor : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007. Dengan dakwaan yang diberikan Oditur Militer kepada terdakwa Andy Murfhy dengan ancama pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Hal ini karena terdakwa telah terbukti dalam proses pemeriksaan di dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perbuatan terdakwa meengandung unsur kesalahan dan kemampuan mempertanggungjawabkan pidananya. Hal ini terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana secara sengaja dan dalam keadaan jiwa dan pikiran yang sehat. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap putusan nomor : PUT/128-K/PM I-04/AD/VIII/2007 yaitu tidak hanya terbatas pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tetapi juga berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh majelis Hakim terlalu ringan dari ancaman pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, dikhawatirkan ancaman ringan tersebut tidak akan membuat pelaku jera bagi seseorang dengan status militer. Diadakannya suatu penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika didalam institusi TNI sendir, agar dapat meningkatkan kesadaran kesadaran bagi anggota TNI mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika maupun obat-obat berbahaya lainnya.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	02 Jul 2015 06:21
Terakhir diubah:	26 Oct 2015 07:26
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10389

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir