PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT

0342011401, RENI MEYLINA (2012) PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BELALAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT. UNSPECIFIED.

Preview	File PDF SAMPUL.pdf Download (52Kb) | Preview
Preview	File PDF kumpulan Persembahan pengeshaan dll.pdf Download (52Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA skripsi.pdf Download (9Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR ISI Proposal.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB V SKRIPSI PROPOSAL.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III PROPOSAL SKRIPSI.pdf Download (11Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II laporan skripsi.pdf Download (50Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I laporan skripsi.pdf Download (29Kb) | Preview
	File PDF BAB 1V skripsi proposal.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (50Kb)
Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Abstrak Camat sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya dalam artian mengkordinasikan sebaik-baiknya kegiatan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat tersebut, tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 32 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan di Belalau, namun pada kenyataannya tugas camat belum berjalan seoptimal mungkin. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat serta adakah faktor-faktor pendukung dan penghambat Peran Camat Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belalau Lampung Barat. Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini adalah dengan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dalam memperoleh data yang digunakan data yang diperoleh dianalisis dengan cara mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Camat belalau, organisasi pemerintahan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2008 tentang rincian, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Belalau. Kecamatan Belalau Lampung Barat menggunakan organisasi pemerintahan Kecamatan pola maksimal yang terdiri dari : memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintah pekon/kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal dan instansi satuan kerja lainnya dalam wilayah Kecamatan. Faktor pendukung Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belalau : adanya kedisiplinan kerja kerja dari pelaksana pembangunan pemberdayaan masyarakat, adanya kerjasama yang cukup baik dari pelaksana pembangunan pemberdayaan masyarakat serta dengan perangkat pemerintah kecamatan lainnya, adanya sarana untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat. Hambatan dari Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Belalau adalah : Kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pembangunan atau masih rendah sehingga di dalam pelaksanaannya pemerintahan masih memerlukan suatu kecakapan, keterampilan dan pengetahuan dibidang pembangunan pemerintahan tersebut. Abstract Sub district head as a government administrator, and social development in the region and to coordinate the activities of community empowerment, where communities are the main actors of development while the government is obliged to direct, guide and create an atmosphere that supports community activities, duties stipulated in West Lampung District No. 32 of 2008 regarding the details of the duties, functions and working procedures of the District in Belalau, but in reality district task has not run optimally. Formulation of the problem in this research is how the role of District Head of Community Empowerment and is there any supporting factors and obstacles Role of District Head of Belalau Community Empowerment in the District of West Lampung. Approach in solving problems that made this thesis is the juridical approach is empirical data used in obtaining the data obtained were analyzed by means of holding bibliography study and field study. From the research result shows that Belalau Sub district head, District government organizations in carrying out its duties guided by the West Lampung District Regulation No. 32 of 2008 on the details, tasks, functions and working procedures Belalau District. Sub Belalau West Lampung district administration using organization maximal pattern consisting of: lead the management of governance, government guidance / district, and community development and organizing the coordination of the activities of Government agencies and other agencies working unit within the District. Factors supporting the role of sub-district head in Community Empowerment in Sub Belalau: the discipline of the work of implementing the development of community empowerment, the existence of a fairly good cooperation from the commissioning of community development as well as with the other sub-district government, the means to carry out the duties and functions in the field of community empowerment. The resistance of District head Role in Community Empowerment in Sub Belalau are: Lack of public awareness about the importance of development or are still low so that in the implementation of government still requires a skill, skills and knowledge in the development of the government.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	IC-STAR . 2015
Date Deposited:	24 Jul 2015 02:03
Terakhir diubah:	09 Sep 2015 07:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11040

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir