Bella Viranda, 1112011073 (2015) PENGAWASAN DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (DLLAJ) KABUPATEN TANGGAMUS TERHADAP ANGKUTAN UMUM BERPLAT HITAM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRACT.pdf Download (8kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (22kB) | Preview |
|
|
Text
COVER LUAR.pdf Download (34kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (368kB) | Preview |
|
|
Text
LEMBAR PERESTUJUAN.pdf Download (267kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (205kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (94kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK INDONESIA Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan agar kendaraan bermotor layak dijadikan angkutan umum resmi dengan plat nomor kuning terdapat persyaratan. Mengenai tata cara mengangkut penumpang, angkutan umum resmi wajib berpedoman pada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Tanggamus No.2 Tahun 2014 ada daerah yang diperbolehkan untuk beroperasinya angkutan umum berplat hitam karena tidak ada angkutan resmi hal ini diperlukan pengawasan agar tidak terjadi di daerah lain yang dilarang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengawasan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Tanggamus terhadap angkutan umum berplat hitam? apakah faktor penghambat DLLAJ dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan umum berplat hitam di Kabupaten Tanggamus?. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh lalu diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ialah (1) Pengawasan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan umum yang berplat hitam yaitu dilakukan dengan bentuk pengawasan Pengawasan Concurrent (bersamaan) dan Tahapan Pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum yang berplat hitam melalui tiga tahap yaitu, tahap pengawasan awal Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tanggamus mengizinkan operasi kepada kendaraan angkutan umum berplat hitam di salah satu daerah terpencil Desa Gunung Batu Dalam untuk beroperasi tapi tetap mengontrol agar hal ini tidak terjadi pada daerah lain yang sudah ada angkutan resmi, tahap pengawasan tengah yaitu Petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tanggamus yang memenuhi syarat secara periodik yaitu setiap hari senin waktu kerja dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan umum. Tahap pengawasan akhir yaitu dinas yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan kerja sama dengan Kepolisian Resor Tanggamus. (2) Faktor penghambat Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terhadap kendaraan angkutan umum yang berplat hitam adalah tidak adanya angkutan umum berplat kuning di Desa Gunung Batu Dalam, kondisi pegawai yang belum maksimal di lapangan dan kemampuan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas masih dinilai kurang, keterbatasan jumlah personel pengawas serta kesadaran masyarakat akan tertib hukum berlalu lintas di jalan raya yang masih rendah. Kata kunci : Pengawasan, DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan), Angkutan Umum, Kendaraan Plat Hitam. ABSTRAK INGGRIS
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | J Political Science > JC Political theory Hukum Pidana > KZ Law of Nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | 6543775 . Digilib |
| Date Deposited: | 26 Aug 2015 03:57 |
| Last Modified: | 26 Aug 2015 03:57 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11958 |
Actions (login required)
 |
View Item |