Alfuadi Roesli, Zaki Mubaroq (2013) KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
COVER DALAM.pdf - Published Version Download (41Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (85Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - Published Version Download (313Kb) | Preview |
|
|
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (366Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf - Published Version Download (262Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf - Published Version Download (231Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf - Published Version Download (576Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf - Published Version Download (14Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (481Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf - Published Version Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (281Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/archive.png) |
Archive
LAMPIRAN.zip - Published Version Download (588Kb) |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan, dan juga untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan dan pelaksanaan Putusan DKPP. Dalam membahas penelitian ini penulis mengunakan teori dan konsep tentang; Pemisahan Kekuasaan, lembaga negara, dan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengolah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dikategorikan sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independent. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, secara struktural adalah sederajat saling terkait dan masing-masing bersifat independen (check and balances) dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu. DKPP sebagai sebuah lembaga atau komisi etik seharusnya tidak membuat sebuah Putusan, melainkan Rekomendasi. Putusan DKPP tidak dapat bersifat final, karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat Putusan yang final dan mengikat telah membuat DKPP menjadi lembaga yang Superior dan menghilangkan prinsip check and balances diantara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Kata Kunci : Lembaga Negara Pembantu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Sifat Putusan DKPP
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 03 Mar 2014 07:43 |
| Terakhir diubah: | 03 Mar 2014 07:43 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/1269 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
