KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Studi Perppu Tahun 2004-2014)

Maryanto, 1112011238 (2015) KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Studi Perppu Tahun 2004-2014). FH, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview
Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text MENYETUJUI.pdf Download (271kB) | Preview
Preview	Text MENGESAHKAN.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text RIWAYAT HIDUP.pdf Download (11kB) | Preview
Preview	Text PERSEMBAHAN.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text MOTO.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text SANWACANA.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (353kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (134kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (56kB) | Preview

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada periode 2004-2014, di tinjau dari pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum untuk menganalisis tentang kedudukan Perppu dalam sistem perundang-undangan Indonesia, serta penelitian yuridis yakni penelitian yang mengkaji dari Undang-undang, teori hukum dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa perppu yang dikeluarkan oleh presiden pada periode 2004 hingga 2014 adalah tidak mengisi kekosongan hukum karena perppu-perppu tersebut dikeluarkan tanpa syarat kegentingan yang memaksa serta dikeluarkan dalam keadaan yang tidak membahayakan negara sesuai pasal 22 UUD 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU-VII/2009. upaya untuk penanggulangan ketidaksesuaian dalam mengeluarkan perppu adalah terletak pada presiden yakni dengan lebih cermat dalam mengamati suatu keadaan genting dan darurat, serta DPR dalam mengesahkan perppu harus mempertimbangkan pasal 22 UUD 1945 dan Putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009, sehinggan perppu yang dikeluarkan benar-benar dapat mengakomodir kebutuhan mendesak dalam keadaan genting dan memaksa. Kata Kunci : Perppu, Pasal 22 UUD 1945, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Item Type:	Other
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	?? Ilmu-Hukum ??
Depositing User:	3764077 . Digilib
Date Deposited:	30 Dec 2015 02:53
Last Modified:	30 Dec 2015 02:53
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/16394

Actions (login required)

View Item