0611021071, Marliana Ulfa (2012) ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA METRO. Digital Library.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
kesimpulan dan saran.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
pendahuluan.pdf Download (125Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan bagi daerah menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 5. Sebagaimana halnya pajak, retribusi juga mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pengisi kas (bugeter) dan sebagai pengatur (reguler) dalam perekonomian. Pos-pos Retribusi Daerah di Kota Metro terus ditingkatkan oleh pemerintah guna menjalankan pembangunan secara dinamis antara satu bidang pos retribusi dengan retribusi yang lain. Hasil pengamatan diperkirakan ada lima kelompok pos retribusi yang banyak menyumbangkan penerimaannya bagi Pendapatan Asli Daerah. Pos retribusi yang terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terkait dengan Retribusi Parkir di Tepi Jalan dan Retribusi Parkir di Tempat Khusus. Dinas Pasar terkait dengan Retribusi Pasar, Dinas Tata Kota dan Perumahan terkait dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait dengan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi apa saja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan penerimaan retribusi di lima potensi retribusi terbesar di Kota Metro dan Bagaimanakah ketercapaian target penerimaan (realisasi) retribusi setelah dilaksanakannya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Kota Metro atas lima potensi retribusi terbesar di Kota Metro. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi apa saja yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan penerimaan retribusi di lima potensi retribusi terbesar di Kota Metro dan untuk mengetahui ketercapaian target penerimaan (realisasi) retribusi setelah dilaksanakannya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi oleh Pemerintah Kota Metro atas lima potensi retribusi terbesar di Kota Metro. Dari hasill pembahasan yang menggunakan analisis deskritif menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh 5 pos retribusi terbesar di Kota Metro untuk meningkatkan retribusi adalah dengan dua cara yakni : Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Upaya Intensifikasi dilakukan dengan melakukan kebijakan target, sosialisasi, kebijakan perubahan peraturan daerah, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, meningkatkan pengawsan serta memperluas basis penerimaan melalui intensifikasi objek baru/potensial. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menggunakan kebijakan merumuskan peraturan daerah baru dalam rangka menggali potensi Retribusi Daerah. Mencari objek-objek baru yang potensial bagi daerah yang belum diatur dalam UU maupun Peraturan. Dalam implementasi kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah pada lima pos Retribusi Daerah, tercapainya target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan penerimaan dari tahun sebelumnya. Terlihat dari tahun 2008 dari Rp.11.031.656.174 ke Rp.13.213.589.996 meningkat sebesar 114,86% pada Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pada Retribusi Parkir Khusus tahun 2008 dari Rp. 485.565.000 ke Rp.487.969.100 meningkat sebesar 100,7% pada tahun 2009, sedangkan untuk Retribusi Parkir Umum dari tahun 2008 naik dari Rp.32.823.500 ke Rp.36.475.000 meningkat sebesar 113,98% pada tahun 2009. Retribusi Pasar tahun 2008 sebesar Rp.611.900.000 ke Rp.618.589.738 meningkat dengan perkembangannya sebesar 100,79%. Pencapaian Retribusi IMB tahun 2008 sebesar Rp.198.241.740 ke Rp.552.367.517 meningkat dengan perkembangan sebesar 278,68%. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil pada tahun 2008 dari Rp.66.266.500 ke Rp.965.592.000 pada tahun 2009 dengan perkembangan sebesar 327,65%. Pelaksanaan kebijakan Retribusi Daerah dilakukan oleh 5 pos retribusi terbesar di Kota Metro diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dari pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini tercapainya target dan memperlancar pembangunan daerah Kota Metro sebagai daerah otonom. Kebijakan-kebijakan ini dapat direkomendasikan bahwa masih banyak retribusi-retrribusi potensial di Kota Metro yang dapat dikenakan pungutan. Abstract Retribution is one source of revenue for the province in accordance with Law No.33 of 2004 on Financial Balance between Central and Local Government Section 5. Just as with taxes, levies also has two functions namely as cash charger (bugeter) and as a regulator (usually) in the economy. Outposts of retribution in Metro City continues to be improved by government to implement a dynamic development of one area at a cost of other cost headings. Observation is estimated there are five groups of postal costs a lot to contribute revenue to the local revenue. Postage costs associated with the Department of Health Health Service Levy, the Department of Transportation, Communication and Information related to the Parking Levy on Public Road Banks and Special Parking Levy. Market Office Market levies related, Department of Urban Planning and Housing related to the Levy Building Permit (IMB), and finally the Office of Civil Registration-related levies Print ID card, Family Card and the Law on Population and Civil Registration. The problems posed in this research is intensifying and extending the policy of what has been implemented by the Government of Metro City to retribution user charges to increase revenue potential in the five largest in Metro City and How to achieve revenue target (actual) levy after the implementation of policies by the Government of the intensification and extension of Metro City into five largest potential user charges in Town Metro. The aim of research is to examine the intensification and extensification policies that have been implemented by the Government of Metro City to raise revenue in the five largest potential retribution Metro City and to determine the achievement of revenue target (actual) levy after the implementation of policies by the Government of the intensification and expansion of Metro City into five largest potential retribution in Metro City. The results of analizing by using descriptive analysis shows that the efforts made by the five largest postal costs in Metro City to raise levies are two approaches to Intensification and extensification. Intensification of efforts made by the policy target, deployment, changes in regulatory policy areas, strengthen the collection process, improve the quality and quantity of labor. Increased controlling and expanding revenue base through intensification of new objects/potential objects. While extensive efforts carried out by using the new local regulations to formulate policy in order to explore the potential retribution. Looking for a new object with the potential to areas not yet regulated in the Act or the Regulations. In implementing the policy of intensification and extensification in the five headings levy, the achievement of set targets and revenue increase from the previous year. Seen from the year 2008 with the realization Rp.11.031.656.174 increased to Rp.13.213.589.996 Health Services Levy in 2009 in Metro City. Realization in the year 2009 amounted to Rp.487.969.100, - an increase from the previous year which amounted to Rp. 485 565 000, - for the Special Parking Levy with 100.70% growth and the realization of the 2008 General Levy Parking for Rp.32.823.500 increased to Rp.36.475.000 in the year 2009. Market levies that reached 100.79%, with the realization Rp.618.589.738, - for the year 2009, revenues increased from the previous year Rp.435.984.100, -. Achievements Levy IMB with 278.68% growth. From year 2008 revenue of Rp.515.561.244, - in the year 2009 has been increased. A very significant achievement for Rp.965.592.000, - in the year 2009 from the previous year Rp.66.266.500, - on the Print Cost Recovery Levies identity card, family card and Civil Law. Levy implementation of policies determined by the five largest postal costs in Metro City is expected to increase regional income. From the implementation of new policies and facilitate the achievement of objectives of regional development as the regional autonomy Metro City.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | FKIP > Prodi Pendidikan Ekonomi IPS |
| Pengguna Deposit: | tik 14 . Digilib |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 07:07 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 07:07 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17912 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
