NN, Rona Hanura Asri (2012) PERANAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang- Kalimantan Barat ke Taiwan). Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAK_Ronal_Saputra.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK_Rona_Hanura_Asri.pdf Download (49Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya perempuan dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan UU NO.21 Th.2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang yang hangat mencuat salah satunya adalah perkawinan dengan pesanan ( mail order bride) antara perempuan warga negara Indonesia (WNI) dari Kota Singkawang-Kalimantan Barat dengan laki-laki warga Taiwan. Berdasarkan UU NO.7 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah Indonesia melalui perwakilannya wajib melindungi WNI termasuk korban pengantin pesanan ini. Proses diplomasi dan perlindungan WNI terhambat karena tidak adanya perwakilan RI di Taiwan, sedangkan korban terus bertambah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran pemerintah dalam mencegah dan memberantas perdagangan orang, upaya perlindungan hukum serta hambatan yang dihadapi.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Teknik > Prodi Magister Teknik Sipil |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 15 Jan 2016 04:26 |
| Terakhir diubah: | 15 Jan 2016 04:26 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18250 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
