HARYANTI, HARYANTI (2012) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. Digital Library.
|
File PDF
abstrak.pdf Download (9Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting bagi pembangunan nasional untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui berbagai objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya adalah berupa dana perimbangan, yang diantaranya terdiri atas bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan daerah dari PBB meningkat dari tahun ketahun, perolehan pajak seharusnya dapat ditingkatkan dengan mengevaluasi hasil kerja serta pelaksana yaitu aparat desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan? Apakah yang menjadi faktor penghambat Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Lampung Selatan dan untuk mengetahui penghambat yang dihadapi. Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji permasalahan di atas adalah pendekatan secara normatif dan empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan tahap-tahap memeriksa ulang data, mengidentifikasi data dan mensistematisasikannya yang pada akhirnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan dalam bentuk kalimat yang jelas dalam penguraian menurut pokok-pokok kajian. Kemudian mengkaji hasil penelitian dengan melihat hubungan masing-masing data dengan pokok bahasan, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemungutan pajak sektor tambak masih banyak mengalami kendala dalam pendataannya serta data yang kurang tepat antara data yang di dapat dengan keadaan yang sebenarnya dan perhitungan PBB Penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sektor tambak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Pratama Natar dalam menentukan NJOP sektor pertambakan dalam pehitungannya dimasukan kedalam sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, tetapi dalam pembiayaan pajak bumi dan bangunan sektor tambak di masukan kedalam sektor perkotaan. Dalam hal ini standar investasi yang seharusnya dimasukan dalam penentuan NJOP namun dalam penetapannya tidak dimasukan kedalam perhitungan jumlah pajak terhutang. Hal ini dilakukan guna menghindari jumlah pajak yang terutang semakin besar sehingga memberatkan wajib pajak. Masih lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak yang menunggak. Oleh sebab itu disarankan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di KPP Pratama Natar hendaknya petugas memberikan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat atau wajib pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan serta mengusahakan buku-buku pedoman pelaksanaan peraturan tentang perpajakan bagi masyarakat sehingga ketentuan perpajakan menjadi lebih pasti dan tidak menimbulkan penafsiran yang lain bagi masyarakat. Perlunya ditingkatkan koordinasi antara KP-PBB Pratama Natar dengan instansi terkait, para aparat desa untuk dituntut lebih aktif dalam menagih keterlambatan pajak serta diharapkan secara bertahap KP-PBB Pratama Natar dapat mengambil Kebijakan penyesuaian NJOP dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat meningkatkaan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | FKIP > Prodi PPKN |
| Pengguna Deposit: | tik . 8 |
| Date Deposited: | 22 Jan 2016 07:46 |
| Terakhir diubah: | 22 Jan 2016 07:46 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19175 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
