nn, BAYU DWI PUTRA (2012) EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 6 TAHUN 2006 TENTANG PELAYANAN TERPADU TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
EVALUASI PELAKSANAAN PERDA NO. 6 TAHUN 2006.pdf Download (794Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi, secara kualitas maupun kuantitas. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus penanganan serta memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Berdasarkan hal itu maka Pemerintah Propinsi Lampung melalui Perda Nomor 6 tahun 2006 sebagai dasar hukum dibentuk UPTPKTK, masyarakat dari golongan yang tidak mampu dapat diadvokasi setelah mengalami tindak kekerasan. Ujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Perda No.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan di Kota Bnadar Lampung pada tahun 2009 Teknik pengumpulan data yang telah diaplikasikan meliputi : (1) Pengamatan (observasi), (2) Wawancara mendalam (in depth interview), (3) Dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data : (1) Pengamatan (observasi), (2) Wawancara mendalam (in depth interview), (3) Dokumentasi. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data : (1) Derajat Kepercayaan (credibility), (2) Keteralihan (transferability), (3) Kebergantungan (dependability), (4) Kepastian (confirmability). Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda no.6 tahun 2006 tentang pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah berhasil dengan baik, kesimpulan ini didasarkan pada: (1) Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan telah mengarah pada kelompok sasaran yang telah ditentukan; (2) Pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan, seperti semua korban tindak kekerasan mendapatkan pelayanan yang maksimal; (3) Sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan pelayanan terpadu 2 terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sudah cukup bagus,tetapi hanya saja terbentur kendala dari sumber daya kepolisian hal ini tercermin dari jarang sekali aparat kepolisian yang stand by di UPTPKTK, padahal aparat kepolisian lah yang sangat berperan penting dalam proses pendampingan, (4) Fasilitas pada UPTPKTK sudah sangat memadai sekali, (5) Kendala yang muncul pada pelaksanaan pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah sumber daya manusia. Saran yang diberikan peneliti adalah diharapkan bagi instansi terkait untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kebijakan publik khususnya pada Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | > Karya Karya Umum = 000 |
| Program Studi: | FKIP > Prodi Pendidikan Ekonomi IPS |
| Pengguna Deposit: | UPT . Digilib4 |
| Date Deposited: | 25 Jan 2016 04:18 |
| Terakhir diubah: | 25 Jan 2016 04:18 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19464 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
