NN, YESSI ERTIKA (2012) OPINI MASYARAKAT TERHADAP ISU PUTRA DAERAH MENJELANG PILKADA (Studi Kasus Pada Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2010-2015 di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung). Digital Library.
|
File PDF
ABSTRAC INGGRIS.pdf Download (155Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (7Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstract Pilkada yang diselenggarakan lima tahun sekali di seluruh provinsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2005. Penyelenggaraan pilkada langsung memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah untuk memilih pemiimpin daerahnya sendiri secara Luber (langsung, bebas dan rahasia). Pilkada langsung juga diharapkan dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi sehingga memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat terhadap isu putra daerah menjelang pilkada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara mendalam terhadap enam informan yang dipilih melalui metode purposive sampling. Penelitian dilakukan di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan opini dan pemahaman masyarakat yang berbeda latar belakang suku, pendidikan dan pekerjaan terhadap isu putra daerah menjelang pilkada. Berdasarkan data hasil wawancara, terdapat 3 (tiga) informan yang tidak setuju/kontra dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada Alasannya adalah karena status sebagai putra daerah tidak menjamin seorang kandidat pilkada memiliki kapabilitas dan keinginan yang kuat untuk memajukan daerahnya. Ketiga informan tersebut tidak akan memilih kandidat yang bersangkutan. Kemudian, terdapat 2 (dua) informan yang setuju dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada, namun tetap harus melihat bagaimana visi dan misi kandidat yang akan dipilih. Alasannya adalah karena kampanye politik yang mengangkat isu putra daerah merupakan hak sang kandidat untuk berpendapat. Lalu, terdapat 1 (satu) informan yang setuju/pro dengan diangkatnya isu putra daerah menjelang pilkada. Alasannya adalah karena putra daerah pasti lebih ingin memajukan daerahnya dibandingkan dengan kandidat yang berasal dari luar daerah. Informan yang tidak setuju/kontra secara umum berlatar belakang suku bukan asli Lampung, berpendidikan tiinggi dan bekerja di sektor formal. Sedangkan informan yang setuju berlatar belakang suku Lampung, berpendidikan lebih rendah dan bekerja di sektor informal. Perbedaan opini masyarakat tersebut sangat dominan disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula pemahaman politiknya. Disarankan kepada pemerintah/ kandidat terpilih untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota Bandar Lampung karena peningkatan kualitas pendidikan merupakan langkah awal untuk menigkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai aspek lainnya. Abstract The major election in province in Indonesia had was implicated since 2005. It was gived opportunity to societys who lived in province to selected their leader. Societys want to implicated it by democracy, so it was gived good politic knowledge to societys who lived in province. But, many infraction in campaign before major election in province. In fact, many non program characteristic of campaign, such as approaching issue of native man. The researce purpose to told about approached issue of native man before major election in province. The researce included of fenomenology kualitatif researce which focus to informan opinion about social fenomena that happen in social life. Teknik of data collection of researce was Bandar Lampung political district administrated of Kampung Baru subdistrict of Kedaton because issue of native man before major election in province was propogete in there. Teknik of analysis data by data redauction procces, presentation of data, and verification of data. The result of researce showed that societys had definition of native man as a man who was belonging to a place by a birth (geografis-biologys) or a man who was existing in or was belonging to one by nature (social-ideologys). Societys who agree about it were judged that a native man would improved his province better than a candidat who not a native man. Beside that, it were basic right to candidat in his campaign. In fact, many society who influenced by this issue. Whereas, societys who disagree about it were judged that native man didn’t certain he would consistence to improve his province. They would selected their leader by consider point of view and mission of candidat. Societys were judged many infraction in procces of mayor election in province in Indonesia. Societys never agree with the leader by major election in province because the leader just has promise and never implicated. Criteria of ideal leader which want to societys were healty of body and soul, respecfull, honest, smart, have authority, transparancy, understand about manajemen of good government, not dictator, have good program and different with a leader last year, and not corruption. The writer suggest to societys to rasional if select a leader in their province. The goverment also should care with social life and have implication his promise to society. So, democracy in Indonesia can implicate by goverment from societys, by societys, and to society.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Pengguna Deposit: | tik 15 . Digilib |
| Date Deposited: | 25 Jan 2016 05:04 |
| Terakhir diubah: | 25 Jan 2016 05:04 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19608 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
