Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (AnalisisPutusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015)

RITA NOVITA SARI, 1212011290 (2016) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (AnalisisPutusan Mahkamah Agung Nomor 75 PK/TUN/2015). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (51Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1139Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (802Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dalam hal perbuatan melawan hukum pada kasus tindak pidana korupsi, Seorang penyidik harus dapat membuktikan setiap unsur-unsurdari tindak pidana korupsi, dan salah satu unsur adalah adanya kerugian keuangan negara. Untuk menentukan berapa jumlah kerugian keuangan negara penyidik sering meminta BPKP untuk melakukan audit investigasi Penghitung Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Selanjutnya ketika BPKP mengeluarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan (LHPKKN), LHPKKN ini selalu saja digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan alasan bahwa BPKP tidak berwenang dalamPKKN. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan BPKP dalam PKKN dan untuk mengetahui LHPKKN yang dikeluarkan oleh BPKP termasuk dalam kualifikasi Keputusan TUN atau tidak, serta untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan MA No. 75 PK/TUN/2015. Dan dalam penelitian ini metodeyang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan Putusan MK No: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktobe 2012 menyatakan BPKP berwenang melakukan PKKN. Selain itu, keluarnya PP No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP memberikan kepastian hukum kepada BPKP dalam hal kewenangan bertindak melakukan PKKN. LHPKKN yang dibuat oleh BPKP tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN karena unsur induvidual dan final dalam pengertian Keputusan TUN tidak terpenuhi. Dalam Putusan MA No. 75 PK/TUN/2015 menerima permohonan BPKP dan menolak gugatan PT Indosat, Tbkdan PT Indosat Mega Media (IM2) pada Pengadilan TUN tingkat I. Dalam memberikan putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan No. 103 Tahun 2001, Keppres No. 110 Tahun 2001, PP No. 60 Tahun 2008 dan UU tentang Pengadilan TUN. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kerugian Keuangan Negara, Keputusan Tata Usaha Negara. THE CALCULATION OF STATE FINANCIAL LOSS BY FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY AS THE DECISION OF STATE ADMINISTRATION (Analysis of Supreme Court Decision No. 75. PK/TUN/2015) In the case of corruption crime an investigator must be able to prove every elements of corruption crime and one of the elements is state financial loss. To determine how much the state financial loss, an investigator asks The Financial and Development Supervisory Agency to conduct an investigative audit of the State Financial Losses Counter. When The Financial and Development Supervisory Agencyissues The Report of State Financial Losses Resault, it is going to be sued to The Administrative Court with the reason thatThe Financial and Development Supervisory Agency is not authorized in State Financial Losses Counter. The aim of this research was to find out the authority of Financial and Development Supervisory Agency in State Financial Losses Counter, to find out the report of state financial losses results issued by The Financial and Development Supervisory Agency in the meaning of State Administrative Decision or not and find out consideration of the judgeverdict of The Supreme Court N0. 75 PK/TUN/2015. The approach used in this research was normative and empirical juridical approach. Based on the verdict of the Constitutional Court No. 31/PUU-X/2012 on October 23th, 2012 stated that the Financial and Development Supervisory Agency authorities to do State Financial Losses Counter. The governmentregulation No. 192 of 2014 about the Financial and Development Supervisory Agency a law certainty to the Financial and Development Supervisory Agency in terms of authority to do State Financial Losses Counter. The report of state financial losses results made by Financial and Development Supervisory Agency not included in the definition of State Administrative Decision because induvidual and final element in the meaning of State Administrative Decision not fulfilled. In verdict of The Supreme No. 75 PK/TUN/2015 received the petition and rejected the suit of Indosat Tbk and Indosat Mega Media (IM2) company in the verdict of Adminstrative Court level I. In giving the decision has appropriate to the provisions No. 103 of 2001, President Decree No. 110 of 2001 Government Regulation No. 60 of 2008 and the regulation of Adminstrative Court. Keywords: Authority, The Financial and Development Supervisory Agency, State Financial Losses, State Administrative Decision.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	8284045 . Digilib
Date Deposited:	29 Feb 2016 08:07
Terakhir diubah:	29 Feb 2016 08:07
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21280

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir