Obi Dermawan, 1212011237 (2016) PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (94Kb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1190Kb) |
||
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (937Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemberian otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten memungkinkan munculnya variasi di daerah mengenai model pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menyikapi pemberian otonomi daerah ini dengan mengeluarkan kebijakan Pembentukan Kelurahan dengan merubah status desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,maka Desa Panaragan Jaya yang sebelumnya berstatus sebagai desa berubah menjadi kelurahan di bawah Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,perubahan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak terhadap pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan dan dampak yang di timbulkan akibat perubahan status tersebut terhadap kegiatan pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara terbuka melalui pembicara langsung dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis besar yang berkembang pada waktu wawancara berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perubahan kampung menjadi kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya telah sesuai dengan tahap tahap dan syarat yang telah ditentukan dan tercantum di dalam Permendagri no 28 Tahun 2006 pasal 9-11, kemudian akibat dari perubahan status desa menjadi kelurahan telah berdampak positif dan negatif terhadap kegiatan pelayanan Administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya, hal tersebut diperoleh dari wawancara informan yang merasakan dampak dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya, Obi Dermawan dampak positif nya adalah evektifitas pelayanan administrasi yang meningkat dan dampak negative nya hanya pada jam kerja kepala desa yang biasanya yang tidak pernah libur setelah berganti menjadi lurah terbatasi senin sampai jum’at saja pada hari sabtu dan minggu libur Kedepan nya Pemerintah Kelurahan Panaragan Jaya harus lebih erat dalam menjalin hubungan bermasyarakat dan turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat agar hilang nya rasa canggung masyarakat kepada aparatur Kelurahan lalu Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. (Kata Kunci : dampak perubahan status, desa, kelurahan, pelayanan administrasi) STATUS CHANGE OF VILLAGE TO BE KELURAHAN PANARAGAN JAYA CENTRAL DISTRICT OF TULANG BAWANG TULANG BAWANG WEST DISTRICT Granting autonomy to local governments allow the emergence of regional variations on the model of governance. Government of Tulang Bawang Barat addressing granting regional autonomy to issue a policy Establishment of village by changing the status of the village into the village through the local legislation Tulang Bawang Barat No. 11 of 2011 on the Status Change Kampung Panaragan Jaya into a village Panaragan Jaya subdistrict Tulang Bawang Middle Tulang Bawang Barat , then Panaragan Desa Jaya which previously existed as the village turned into a village under the Government of Tulang Bawang District of Central Tulang Bawang Barat, the change of course, will affect administrative services in Sub Panaragan Jaya. The research problem is how the implementation of the village into a village status changes and impacts caused due to changes in the status of the activities of administrative services in Sub Panaragan Jaya. The method used in this study is an open interview with the speaker directly and orally by referring to the list of questions prepared in outline evolving at the time of the interview. Based on the results of the study showed that the implementation of the changes the village into a village in the Village Panaragan Jaya has been in accordance with the stage and the stage of the terms that have been determined and also the stage for change in accordance with Regulation No. 28 of 2006 chapters 9-11, then the result of the status change has impacted rural to urban villages positive and negative towards service activities Administration in Sub Panaragan Jaya, it derived from informant interviews were feeling the impact of changes in the status of the village into a village in the Village Panaragan Jaya, the positive impact it is evektifitas service administrai increased and the negative impact it is only during office hours Obi Dermawan head villages that usually does not rest after changing into headman restricted Monday to Friday only on Saturday and Sunday holidays Going forward Panaragan Jaya village government should be more closely on social relationships and go straight to meet with the community so that the community lost its sense of awkward to village officials and the Government as a public servant (public service) should provide a quality service to the community. Quality service than beneficial to society is also beneficial to the image of the government apparatus itself. (Keyword: impact of changes in status, village, municipality, administrative services)
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > KZ Law of Nations |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | 8528960 . Digilib |
Date Deposited: | 03 Mar 2016 08:57 |
Terakhir diubah: | 03 Mar 2016 08:57 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21378 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |