DINAMIKA KETATANEGARAAN LEMBAGA PERWAKILAN di INDONESIA (Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan)

James Reinaldo Rumpia, 1212011155 (2016) DINAMIKA KETATANEGARAAN LEMBAGA PERWAKILAN di INDONESIA (Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf

Download (77Kb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (1425Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (789Kb) | Preview

Abstrak

Dinamika Ketatanegaraan Lembaga Perwakilan di Indonesia, tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan Konstitusi. Pada masa awal kemerdekaan Lembaga Perwakilan hingga Orde Baru dibawah Soeharto, praktik dari lembaga perwakilan melalui MPR dan DPR tidak begitu berjalan sesuai fungsinya. Dalam hal ini sebagai contohnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi, justru dimanfaatkan oleh pemerintah Orde baru untuk menegakkan otoritarian. MPR bukan menjadi penjaga kedaulatan rakyat seperti amanat konstitusi, namun justru menjadi penjaga kepentingan dari pemerintah Orde Baru. Pada praktik DPR juga tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dan fungsinya, DPR hanya menjadi rubber stamp parliament saja. Pasca reformasi sesuai dengan fenomena konstitusionalisme, Indonesia mencoba melakukan perubahan desain lembaga perwakilan melalui amandemen UUD 1945. Hal ini dimulai dengan pembatasan kekuasaan, penguatan fungsi dari DPR hingga keinginan terhadap pemenuhan kepentingan daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika ketatanegaraan Lembaga Perwakilan yang ada di Indonesia, sejak Indonesia sebelum merdeka hingga Indonesia merdeka saat ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sejarah, pendekatan institusional, dan politik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi terhadap lembaga perwakilan yang ada di Indonesia, juga dipengaruhi oleh latar belakang dan tekanan yang terjadi pada tiap masanya. Hal ini berkenaan dengan semangat penyelenggaraan Lembaga Perwakilan, yang hendak melaksanakannya sesuai pada tujuannya, atau hanya memenuhi formalitas saja. Kata Kunci: Dinamika, Lembaga Perwakilan, Masa. CONSTITUTIONAL DYNAMIC OF INDONESIA PARLIAMENT (Pre Independence and Post Independence) Constitutional Dynamics of Indonesia Parliament, didn’t only affected by changes of the constitution. In the early days of independence to Soeharto's New Order, the practice of representative Institution through the Majelis Permusyawaratan Rakyat (people's consultative assembly) and Dewan Perwakilan Rakyat (parliament) are not so run according to its function. In this case as an example the position of the Assembly as the highest institution, actually used by the government of New Orde to enforce authoritarian. MPR instead of being guardian of the people's sovereignty as mandated by the constitution, but it becomes a guardian of the interests of the New Order government. In the practice of the Parliament, also does not run in accordance with the authority and functions, Parliament just become only the rubber stamp parliament. After the reform in accordance with the phenomenon of constitutionalism, Indonesia try to make changes to the design of representative bodies through an amendment of the UUD 1945 (Indonesia Constitution). It starts with the limitation of power, strengthening the function of the House of Representatives and the desire to fulfill the interests of the regions through the Regional Representatives Council. Based whit it, the purpose of this research is to describe the dynamics of Indonesia Parliament, since the beginning of independence to post independence. This research using normative method with historical approach, institutional approach, and purpose of legislation. This research has shown that the dynamics of Indonesia parliament, was also influenced by the back ground and pressure in each periods. This is related with the spirit of parliament performance, which is based on their true purpose or just to fulfill formalities. Keywords: Dynamics, Parliament, Periods.

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: 130209 . Digilib
Date Deposited: 12 Apr 2016 03:45
Terakhir diubah: 12 Apr 2016 03:45
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21676

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir