Subroni, Sofyan Hadi (2014) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM KORUPSI SEBAGAI PREDICATE CRIME DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (237Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (383Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (428Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (275Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (12Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (193Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (193Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (309Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (399Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (195Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (17Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Selama ini penanganan kasus Korupsi dinilai terlalu lamban, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mampu mengurangi korupsi diIndonesia atau menjerakan aparat penyelenggara negara untuk tidak korupsi, maka perlu dikembangkan atau ditemukan suatu cara baru untuk menangani kasus korupsi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum korupsì sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang dan kendala penegakan hukum korupsì sebagai predicate crime dalam tindak pidana pencucian uang. Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan permasalahan penelitian ini adalah pendekatan yuridis nomatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan undang-undang pencucian uang belum optimal dilaksanakan, seperti diketahui pintu masuk untuk melakukan penyidikan tindak pìdana pencucìan uang adalah tindak pidana asalnya antara lain perkara korupsi. Minimnya penanganan perkara pencucian uang di Propínsi Lampung baik yang disidik oleh kejaksaan maupun instansi penyidik tindak pidana asal lainnya dikarenakan masih adanya hambatan dari faktor internal maupun faktor eksternal yang dirasakan oleh penyidik dalam menerapkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara korupsi. Pada akhimya disarankan hendaknya memutus serta merampingkan (streamlining) jaringan proses birokrasi di kalangan penentu kebijakan, baik itu yang berada di lembaga 1egislatif maupun yudikatif. Kemudian para penegak hukum, khususnya penyidik tindak pìdana asal perkara tindak pidana pencucian uang harus memiliki kesamaan visi, profesìonalisme, komitmen, tanggungjawab dan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dengan upaya asset recovery melalui penerapan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Predicate Crime, Pencucian Uang
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | > > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 14 Jul 2014 05:38 |
| Terakhir diubah: | 14 Jul 2014 05:38 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2305 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
