REFORMASI BIROKRASI DI ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014

NOVITA SARI , (1216041074) (2016) REFORMASI BIROKRASI DI ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (81Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (3278Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2322Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRAK Birokrasi di Indonesia sejak Republik Indonesia merdeka telah menghadapi banyak masalah. Rendahnya kualitas birokrasi dalam kurun waktu lebih dari 5 dekade di Indonesia ini berawal dari perilaku korupsi yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah selama Orde Reformasi telah melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan melakukan pembaharuan peraturan perundangan-undangan yang berisi ancaman hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, tindakan hukum berupa pemidanaan dirasakan tidak mencukupi. Pemidanaan juga harus dibarengi dengan langkah-langkah konkrit untuk menutup serta mempersempit celah tindak pidana korupsi melalui langkahlangkah reformasi birokrasi. Hal inilah yang menjadi salah satu program utama Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertimbangan bahwa praktik bad governance di tubuh birokrasi pada masa lalu telah menjadi sumber penyebab timbulnya krisis ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapat gambaran, dan menganalisis tindakan yang ditempuh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereformasi birokrasi dan capaian reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono melalui reformasi birokrasi 2009-2014 untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di antaranya meliputi: Instruksi penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Penerapan eprocurement, Penerapan e-government, Penerapan promosi jabatan secara terbuka, Penandatangan pakta integritas, Penerapan anggaran berbasis kinerja, Pemberian remunerasi, Pencanangan zona integritas, Penerapan sistem integritas nasional (SIN), Penerapan strategi nasional pencegahan, dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK). Terdapat beberapa capaian yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu Peningkatan indeks Persepsi Korupsi (IPK), Peningkatan predikat hasil audit keuangan negara, Peningkatan indeks integritas sektor publik dan Peningkatan hasil penyelamatan kekayaan negara. Berdasarkan indikator yang telah dibuat dan harus dicapai pada tahun 2014 maka indikator tersebut belum tercapai, di samping itu jika dikomparasikan dengan negaranegara lain capaian-capaian yang telah diraih Indonesia selama kurun waktu 2009-2014 masih jauh dari yang diharapkan. Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Korupsi. ABSTRACT Since Indonesia independence’s day, Indonesia has faced a lot of problem in bureaucracy. The low quality of beraucracy more than 5 decade period of time is began from the behaviour of corruption which has existed before independence’s Indonesia. The government along reformation era has done some efforts for removing corruption action. The effort is the renewal of law that is the threat of criminal sentencing in the action of corruption. However, it has not been enought. The punishment must be followed by the concrete steps to covering and pressing the action of corruption through bureaucracy reformation step. This is one of the main program from the Presiden Susilo Bambang Yudhoyono administration with the consideration that the practical work “bad governance” in the body of bereaucracy in the past has become the main causes of emerging economic and political crisis. The kind of this research is qualitative which is using descriptive technique. Then, the collecting data that will be used is the study pustaka. The purpose of this research are to know, get information, and analyze the action which is taket by the Susilo Bambang Yudhoyono administration to reform bureaucracy reformation in the effort of eliminating corruption. The conclusion of this research contains in the effort or the action that is done by the Susilo Bambang Yudhoyono administration throught bereaucracy reformation 2009-2014 to create a govorment that are pure and free from KKN, they are: The instruction report of LHKPN, the application of e-procurement, the application of e-government, the application signature of integrity pact, the application of consideration based on performance, the application of remuneration, the pinning of integrity zone, the application of national integrity system (SIN), the application of preventon of nasional strategy effort to eliminate corruption (Stranas PPK), and the application of promotion opened position. There are some of their used as a reject measure the raising of Human Perception Corruption (IPK), the raising predicting the results of the audit of state finances, the raising integrity of the sector public and the raising results of rescue wealth countries. Based on the indicator that has been made and should be achieved in 2014 then indicator has not got, besides that, if it is compared to the other countries the goals who have achieved Indonesia over the periode 2009-2014 still far from expectation. Key words: Reformation, Bureaucracy, Bureaucracy Reform, and Corruption.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2833914 . Digilib
Date Deposited:	09 Aug 2016 02:32
Terakhir diubah:	09 Aug 2016 02:32
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23345

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir