PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

SILVIA LISMARINI, 1212011324 (2016) PELAKSANAAN PENGATURAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (42Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (965Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (866Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keberadaan kawasan hutan konservasi menjadi aset daerah dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Lampung, yang harus dijadikan pemberdayaan lahan dengan penataan ruang sebagai daerah dengan tingkat pembangunan yang tinggi. Pengaturan Kawasan Hutan Konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung memiliki kekuatan yang kuat dari Peraturan Perundang- Undangan yang ada, yakni UUD, UU Nomor 41 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, PP Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perda Nomor 1 Tahun 2010 RTRW Provinsi Lampung, Perda Nomor 10 Tahun 2011 RTRW Kota Bandar Lampung, dan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, bagaimana pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung dan apa faktor penghambat kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan pengaturan kawasan hutan konservasi dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa hutan konservasi dihadapkan dengan permasalahan yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengaturan TAHURA WAR. Faktor penghambat yang paling dominan adalah kebutuhan masyarakat dari hasil hutan dan; pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah belum tegas dan maksimal. Saran yang dapat diberikan yakni Pemerintah Daerah harus lebih maksimal dalam sosialisasi aturan mengenai hutan konservasi, kerjasama antar pihak yang memiliki wewenang dalam pengelolaan TAHURA WAR dan faktor-faktor penghambat yang sudah dirumuskan dalam Master Plan terkait kepentingannya sebagai hutan konservasi menjadi bahan evaluasi yang dapat memberikan penyelesaian masalah yang ada pada hutan. Kata Kunci: Pelaksanaan Pengaturan, Hutan Konservasi, TAHURA WAR THE IMPLEMENTATION OF CONSERVATION FOREST AREA IN PROVINCIAL SPATIAL PLANNING OF LAMPUNG PROVINCE The existence of conservation forest area becomes one of the regional assets in implementing the development of the province, which should be empowered for spatial planning as an area with a high level of development. The conservation forest regulation in the Spatial Planning of Lampung Province has a strong legal force from the existing Laws, such as: Regional Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Government Regulation No. 15 of 2010 on Spatial Planning Implementation, Local Regulation No. 1 of 2010 on Neighborhood/Community Association of Lampung Province, Local Regulation No. 10 of 2011 on Neighborhood/Community Association of Bandar Lampung, and Local Regulation No. 3 of 2012 on Collaborative Management of Wan Abdul Rachman Forest Park Lampung Province. The problems are formulated as follows: How is the regulation of conservation forest in provincial spatial planning of Lampung? How is the implementation of the regulation of conservation forest in provincial spatial planning of Lampung? And what factors interfere the compatibility between the regulation and its implementation in provincial spatial planning of Lampung? This research employed two kinds of approaches: normative and empirical approaches. The data were gathered from primary, secondary, and tertiary data sources. The data analysis was carried out qualitatively to draw a conclusion inductively. According to the result and discussions, the researcher found out that the problem of conservation forest came from both the residents and the local government of Lampung Province in implementing the TAHURA WAR. The principal factor that interfere the implementation was the residents’ dependency on forest products, as well as the lack of supervision and controlling from the local government on the program. The researcher suggests that the local government should put serious account in socializing the regulation of conservation forest, to synergize with related parties who have the authority on the management of TAHURA WAR. The interfering factors which have been formulated in the Master Plan as a conservation forest will be a matter of evaluation to solve the existing problems. Keywords : implementation, regulation, conservation forest, TAHURA WAR

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Pengguna Deposit:	3989225 . Digilib
Date Deposited:	23 Aug 2016 07:19
Terakhir diubah:	23 Aug 2016 07:19
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23568

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir