PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Polda Lampung)

SAMUEL PARULIAN NAPITUPULU, 1212011306 (2016) PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi di Polda Lampung). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1316Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1251Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Munculnya beberapa tindakan terorisme di Indonesia layak menjadi perhatian khusus bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya provinsi Lampung. Karena provinsi Lampung merupakan jalur utama yang banyak dilewati oleh masyarakat yang hendak masuk ke Pulau Sumatera. Hal ini menyebabkan Lampung merupakan daerah pergerakan dari para pelaku teror untuk bersembunyi dan memperluas jaringan.Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian dituntut untukmelaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi bangsa Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan kepolisian di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan apakah yang menjadi faktor penghambat pihak kepolisian di Polda Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis kualitatif, kemudian di ambil kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Polisi sebagai aparat negara dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, juga berkewajiban untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi. Kepolisian Daerah Lampung dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini berarti Polda Lampung telah melakukan peran ideal dan normatif.Dalam melaksanakan tugasnya, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari Polda Lampungantara lain terdapat padafaktor hukum, faktor aparatur, faktor sarana dan prasarana, sertafaktor masyarakat. Dari segi faktorhukum, Undang-Undang terkait masih memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari segi faktor aparatur penghambat terdapat pada Polda Lampung itu sendiri, yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Dari segi faktor sarana dan prasarana, masih kurangnya pengadaan peralatan dengan kualitas yang baik dari segi faktor masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut menanggulangi terorisme itu sendiri. Saran dalam penulisan ini, agarperan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dapat berjalan maksimal, Pemerintah bersama DPR juga perlu segera melakukan penyempurnaan-penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengantindak pidana terorisme karena hal ini merupakan fondasi hukum yang kokoh dalam melindungi segala kepentingan masyarakat maupun hak-hak asasi manusia.Kepolisian Daerah Lampung di dalam melaksanakan tugasnya juga harus diperlengkapi dengan jumlah personil yang cukup dan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme. Pemerintah juga hendaknya mengalokasikan dana yang proposional bagi kepolisian dalam hal kelengkapan sarana dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan Polda Lampung untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara gencar tentang bahaya ancaman terorisme yang dimulai dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta kepada lapisan masyarakat paling bawah.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	7320437 . Digilib
Date Deposited:	25 Oct 2016 04:08
Terakhir diubah:	25 Oct 2016 04:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/24213

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir