DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG BANDAR LAMPUNG

RIZKY ARIE KURNIAWAN , 1216021100 (2017) DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (45Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1723Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1590Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Isu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provisi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga. Kata kunci: Kebijakan, Perizinan Pertambangan, Dampak IMPACT OF MINING PERMIT POLICY TO ENVIRONMENT DAMAGE OF CAMANG HILL BANDAR LAMPUNG Development and environmental sustainability issue is always seeing as two polar opposites, as were the case in Camang Hill. Camang Hill is a HPL area. In the HPL area should not be any mining activity because the permit that have been given is only for residence development. However, that happened in Camang Hill was indicated as ilegal mining activities that resulting damage to the decreasing hill’s fuction as a catchment area. The aim of this research are to describe mining permit policy in Camang Hill, and to know residence development permit policy impact and minig activities to the environment damage from politcal economy’s aspect. Moreover this research is decriptive explanatory research with qualitative approach. Whereas collecting data’s method of this research are structured interview. This research shows that mining’s problem is related close by distribution of authority between Government (Central, Province, and Regency/City). At mining case in Camang Hill, was found the fact that mining in Camang Hill haven’t had licence but still working by the decade. It was becaused by the weak permission procedure and control which is done by the relevant Government. Furthermore in mining management at Camang Hill is influenced by rent seeking, that is transfer of property right to be private property to catch benefit for it self. Keywords: Policy, Mining Permit, Impact

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JC Political theory
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	6774579 . Digilib
Date Deposited:	10 Feb 2017 02:31
Terakhir diubah:	10 Feb 2017 02:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25528

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir