Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung)

Yetty Andriani, 1421031068 (2017) Analisis Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Peran Pemerintah Daerah sebelum dan setelah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Lampung). Masters thesis, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (87Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1040Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1041Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah ada perbedaan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup (DAK bidang LH) dan peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebelum dan setelah diterapkannya Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sampel yang digunakan sebanyak 10 pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2006-2015. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda Independent Sample t-test dan Mann Whitney. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap besaran DAK bidang LH pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun berdasarkan pengujian tambahan terhadap nilai nominal DAK bidang LH, menunjukkan hasil yang berbeda. Sedangkan hasil pengujian hipotesis kedua terhadap 16 peran pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Begitu juga dengan pengujian tambahan terhadap 31 peran pemerintah daerah, menunjukkan hasil yang sama. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap pemerintah daerah bahwa diharapkan agar dapat memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya, dapat memanfaatkan DAK bidang LH dengan sebaik-baiknya, permasalahan lingkungan hidup dapat teratasi dengan lebih baik, serta pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan pengarsipan 6 data dengan lebih baik. Adapun implikasi terhadap pemerintah pusat bahwa temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam mengalokasikan DAK bidang LH, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta menambahkan tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai dengan praktik pengelolaan lingkungan yang digunakan negara Portugal. Kata kunci : DAK bidang LH, peran pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup abstract The objective of this research was to test empirically the hypothesis whether there were differences in the special allocation fund in the living environment and the role of local government before and after the application of the Act number 32 in 2009 about the protection and management of living environment. This research used 10 district/municipal governments in Lampung province from 2006 to 2015 as samples. Hypothesis was tested by using independent sample t-test and Mann Whitney test. The results showed that there were no significant differences of the sizes of the special allocation fund in the living environment in the district/municipal governments in Lampung province before and after the application of the Act number 32 in 2009. However, based on the additional test to the nominal values of special allocation fund in the living environment, it showed different results. The hypothesis test on the 16 roles of district/municipal governments showed that there were significant differences of the roles of district/municipal governments before and after the application of the Act number 32 in 2009. The additional test to the 31 roles of local governments showed the same results. The implications of this research are that the local governments should obtain the fund allocation source from other sources, be able to use the special allocation fund in the living environment optimally, be able to overcome the living environment problems properly, and local governments are expected to be able to conduct better data archiving monitoring. The implications of this research results to national 4 government are that this research findings can be used as inputs and considerations in allocating special allocation fund in the living environment, revising Act number 32 in 2009, and to improve tasks and authorities of local governments according to the practices of living environment management used by Portugal. Keywords : Special allocation fund in the living environment, Roles of local government, Act number 32 in 2009 about the Protection and Management of Living Environment

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> HF Commerce > HF5601 Accounting > JS Local government Municipal government
Program Studi:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Magister Ilmu Akuntansi S2
Pengguna Deposit:	8247831 . Digilib
Date Deposited:	17 Feb 2017 04:03
Terakhir diubah:	22 Feb 2017 06:51
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25594

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir