KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur)

REZA PAHLEVI, 1312011271 (2017) KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Studi Di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur). FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (76Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1020Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (969Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Pendampingan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan pelaksanaan pendampingan desa belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur? b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat terhadap kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pendamping desa di Desa Pugung Raharjo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yaitu a) kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, b). kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, c). kewenangan pendamping desa dalam hal pengendalian alokasi dana desa, d). kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa, ketersediaan fasilitas yang belum memadai, dan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pendamping desa di kecamatan. Disarankan sebaiknya pendamping desa maupun pemerintah desa harus bersama– sama meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan optimalisasi kinerja, serta saling bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan kelancaran dalam hal pembangunan di desa. Kata Kunci: Kewenangan, Pendamping Desa, Masyarakat, Pemerintah Desa. AUTHORITY OF THE VILLAGE ACCOMPANIMENT IN CONNECTION WITH IMPLEMENTATION OF THE ADMINISTRATION IN THE VILLAGE (Study in Pugung Raharjo Village, Pugung Raharjo Regency) Empowerment of rural communities have done with the accompaniment of the village. That shows how important for accompaniment organizing of the village in government of village. However, the facts on the ground indicated that the presence of the implementation of village was not maximized and was not in accordance what is in the Minister of Rural Development Rural and Transmigration No. 3 of 2015 on village accompaniment. The problems in this research are: a. How does the authority of village accompaniment in connection with implementation of the administration in the village of East Lampung Regency Pugung Raharjo? b. What factors are an obstacle to the authority of village assistant in connection with implementation of village government in the village of East Lampung Regency Pugung Raharjo? The method used is normative and empirical jurisdiction. The data used in this study consisted of primary data and secondary data, and analyzed qualitatively. The results showed that the accompaniment of the village in Pugung Raharjo village Sekampung Udik District of East Lampung district, there are a) the authority of village accompaniment in planning programs and allocation of village funds, b). village accompaniment authority in the use or designation of the village fund allocation, c). village accompaniment authority in terms of controlling allocation of village funds, d). village accompanimet authority in supervising the village fund allocation. Inhibiting factor in the implementation of village accompaniment authority namely the lack of participation of the communities, the availability of facilities are not adequate, and the insufficient number of Human Resources (HR) as a companion to the village in the district. Suggested the government should village accompaniment or village should be jointly promote the participation of rural communities to improve the performance optimization, as well as the synergy in carrying out the duties and functions to achieve in terms of rural development. Keywords: Authority, Accompaniment Village, community, village government.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	82870349 . Digilib
Date Deposited:	29 Apr 2017 03:12
Terakhir diubah:	29 Apr 2017 03:12
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26528

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir