KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI PEMBUATAN MOTIF TAPIS

GENTA UTAMA PUTRA, 1212011135 (2017) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELESTARIAN KEBUDAYAAN MELALUI PEMBUATAN MOTIF TAPIS. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (50Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1380Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1065Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Masayarakat adat Lampung merupakan salah satu dari begitu banyak nya kekayaan suku dan budaya di Indonesia Ciri khas masyarakat adat Lampung sudah sedikit sekali yang masih tampak. Salah satu kebudayaan yang patut dilestarikan oleh masyarakat Lampung yaitu Tapis. Pemerintah kota Bandar Lampung dalam upaya pelestarian kebudayaan Lampung mengeluarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar lampung yaitu Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 65 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Keindahan, dan Keapikan Tempat Usaha di Kota Bandar Lampung. Permasalahn dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelestarian kebudayaan melalui pembuatan motif tapis? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menujukan: (1) Kebijkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam usahanya untuk melestarikan adat masyarakat Lampung khusus nya Tapis Lampung, maka tempat instansi negeri maupun swasta, swalayan, toko dan rumah toko untuk membuat motif Tapis Lampung pada bagian depan bangunan gedung. Pada awal nya kebijakan ini hanya berupa instruksi, kemudian pada tahun 2014 instruksi itu menjadi sebuah kewajiban, kebijakan ini memiliki manfaat meningkatkan kearifan lokal, membuat provinsi lampung semakin di kenal di lingkup Nasional maupun Internasional. (2) Hambatan dalam melaksanakan kebijakan ini adalah, kurang nya koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan terkait dan biaya yang diinilai cukup memberatkan bagi para pemilik toko kecil. Kata kunci : Kebijakan, Pelestarian Kebudayaan, Motif Tapis THE POLICY OF CITY GOVERNMENT OF BANDAR LAMPUNG IN THE CULTURAL PRESERVATION OF LAMPUNG THROUGH THE CREATION OF TAPIS PATTERN Lampung indigenous people is one of many ethnics and cultural heritages in Indonesia. Recently, the indigenous people of Lampung have been decreased in numbers. One of the cultures that should be preserved by the people of Lampung is Tapis (traditional woven). The city government of Bandar Lampung in the effort to preserve the culture of Lampung has issued a policy of Regulation of Bandar Lampung Mayor No. 65/2010 regarding the Order, Security, Cleanliness, Beauty, and Stability of Place of Business in Bandar Lampung City. The problems in this research are formulated as follows: (1) How is the policy of City Government of Bandar Lampung in the cultural preservation through the creation of Tapis pattern? (2) What are the inhibiting factors in the implementation of the policy of City Government of Bandar Lampung in the cultural preservation through the creation of tapis pattern? The approaches used in this research were normative and empirical legal approaches. The data sources consisted of secondary data and primary data which were collected through interviews and documentation. The data analysis was done using qualitative analysis. The results of this research showed that: (1) The City Government of Bandar Lampung in its effort to preserve the customs of its indigenous people has been done by instructing the public places and private agencies, supermarkets, shops and shop houses to create tapis patterns on the front of the building, the pillars of the building, as well as on the rollingdoor of the building. Initially, this policy was merely an instruction, then in 2014 the instruction becomes an obligation. (2) Among the obstacles in implementing this policy included: the lack of coordination, socialization, and supervision in the implementation of the policy and the costs was quite burdensome for small shop owners. Keywords: Policy, Cultural Preservation, Tapis Pattern

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	5705744 . Digilib
Date Deposited:	20 Jun 2017 01:40
Terakhir diubah:	20 Jun 2017 01:40
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27038

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir