KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP PANCASILA (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia)

Muhammad Herowandi, 1526021016 (2017) KONTROVERSI HIZBUT TAHRIR INDONESIA TERHADAP PANCASILA (Studi Kasus di DPP Hizbut Tahrir Indonesia). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT (ABSTRAK).pdf

Download (80Kb) | Preview
[img] File PDF
TESIS FULL.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (1738Kb)
[img]
Preview
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (1739Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

ABSTRACT The goal of this research is to describe controversy over the demeanor of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) towards Pancasila, the method of movement chosen by HTI and how other instances view HTI as a mass organization. Methodology used in this research is the descriptive-qualitative method, while the data are collected by conducting an interview as well as conducting a library research. This research was conducted at the headquarter of Hizbut Tahrir Indonesia. The result of this research shows us that HTI is a religious mass organization that brings radical thoughts but never comitted any of violence or anarcho-vandalistic acts and also comply to the law of the Unitary State of the Republic of Indonesia. HTI strictly rejects the concepts of democracy, nationalism and secularism. The controversy happened while some people accused HTI as an anti-pancasila mass organization for their constant campaign of the caliphate establishment agenda which is considered by those people as an act against Pancasila. However HTI never admitted that accusation because their movement is based on the teachings of Islam, and Islam will never be considered as an antipode of Pancasila, which means HTI accepts the concept of Pancasila. The method of movement used by HTI in Indonesia is to enlighten the people of Indonesia by explaining the righteous of Islam to them without commiting any of violence or anarcho-vandalistic acts. In the article of association of Hizbut Tahrir Indonesia, specifically in chapter II verse 4 about the identity and the ground norm, it is stated that HTI is a da’wa movement in the Unitary State of the Republic of Indonesia that Pancasila and the constitution 1945 are its ground norm. HTI is a mass organization that relatively comply to all of the rules implemented by the government, as one can see in the ordinance issued by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-00282.60.10.2014 about the Legalization for the Establishment of Legal Instance of Organization Hizbut Tahrir Indonesia. However, started from July 19th 2017 the legal instance status has been taken by the government of the Republic of Indonesia based on the Government’s Ordinance No. 2 in the year of 2017, and now HTI is taking a legal stance to the constitutional court against that ordinance. _____ Keywords: Hizbut Tahrir Indonesia, Caliphate, Pancasila, Radicalism ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontroversi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Pancasila, metode pergerakan HTI, dan bagaimana kelompok lain memandang organisasi kemasyarakatan (ormas) HTI. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HTI adalah ormas di bidang keagamaan yang bersifat radikal secara pemikiran tanpa melakukan tindakan kekerasan atau anarkis, taat, dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HTI dengan tegas menolak konsep demokrasi, nasionalisme, dan sekulerisme. Kontroversi HTI terjadi manakala sebagian kalangan menganggap HTI sebagai ormas yang anti terhadap Pancasila, hal ini dikarenakan HTI selalu menyuarakan Khilafah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi HTI menolak ormasnya dikatakan anti terhadap Pancasila karena HTI berjuang atas nama Islam sedangkan nilai-nilai di dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Islam, sehingga HTI menerima konsep Pancasila. Metode pergerakan HTI adalah dengan cara memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat tanpa melakukan tindakan kekerasan atau anarkis. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HTI pada Bab II pasal 4 tentang identitas dan azas, memberikan penegasan bahwa HTI adalah gerakan dakwah Islam berazas Islam di dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. HTI termasuk ormas yang mengikuti segala peraturan yang ada di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 19 Juli 2017 status badan hukum ini dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 yang kemudian digugat oleh HTI ke Mahkamah Konstitusi (MK). _____ Kata kunci: Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah, Pancasila, Radikal

Jenis Karya Akhir: Tesis (Masters)
Subyek:
>

> JA Political science (General)
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit: 78748223 . Digilib
Date Deposited: 16 Aug 2017 04:40
Terakhir diubah: 19 Jan 2018 03:39
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27946

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir