MODEL KERJASAMA PENYEDIAAN BARANG PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Pada PDAM Way Rilau Bandarlampung Tahun 2017)

DEVY SEPTI HERYANI , 1426061032 (2017) MODEL KERJASAMA PENYEDIAAN BARANG PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAN SWASTA (Studi Pada PDAM Way Rilau Bandarlampung Tahun 2017). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRACT (ABSTRAK).pdf Download (76Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (1077Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1078Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kebutuhan infrastruktur Indonesia pada tahun 2011-2025 mencapai 4000 triliun (MP3EI) dan pemerintah hanya mampu membiayai 10% termasuk kebutuhan infrastruktur sistem penyediaan air minum. di Kota Bandarlampung, PDAM Way Rilau dan Pemerintah Kota memutuskan untuk melibatkan swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum dalam bentuk kerjasama pemerintah swasta. Tetapi dalam pelaksanaanya kerjasama tersebut batal dilaksanakan. rumusan masalah dalam penelitian yaitu faktor penyebab pembatalan kerjasama pemerintah swasta di PDAM Way Rilau dan kerjasama yang sesuai dengan kondisi PDAM Way Rilau. Penelitian menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dengan lokasi penelitian di PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab dibatalkannya KPS dan diganti dengan KPBU adalah akibat dari ketidakseriusan pihak PDAM Way Rilau sehingga hanya paket proyek yang mendapat penawaran konsorsium. Faktor batalnya adalah birokrasi yang berbelitbelit, performance indicator PDAM Way Rilau dan pengaburan informasi oleh PDAM Way Rilau. Dan berdasarkan hasil analisa bahwa skema kerjasama yang sesuai untuk PDAM Way Rilau adalah jenis kerjasama konsesi penuh. Kata kunci : Barang Publik, KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta), Konsesi Penuh ABSTRACT Indonesia's infrastructure needs in 2011-2025 reached for 4000 trillion (MP3EI) and the government can only finance 10% include the infrastructure needs of water supply system. In Bandarlampung, PDAM Way Rilau and the municipal administration decided to involve the private sector in financing the infrastructure development of water supply systems in the form of Public Private Partnership, but in fact it was canceled. The formulation of problems in this research were the factor which caused the annulment of public private pertnership and the cooperation that was in accordance wuth the conditions of PDAM Way Rilau. This research used qualitative descriptive analysis technique. The experiment’s location is in PDAM Way Rilau, Bandarlampung. The findings were found thet the factor which caused the revocation of KPS and it was replaced by KPBU because PDAM Way Rilau not serious and there was only one private government offered one of the three proposed project packages by PDAM. It was KPS process in PDAM Way Rilau was complicated, performance indicator of PDAM Way Rilau and the blurring of information by PDAM Way Rilau. And based on the analysis was the scheme of partnership which was suitable for PDAM Way Rilau was the partnership of full concession. Keywords: Public Goods, Private Private Partnership (PPP), Full Concession

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Administrasi
Pengguna Deposit:	74844909 . Digilib
Date Deposited:	21 Dec 2017 07:09
Terakhir diubah:	21 Dec 2017 07:09
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29400

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir