IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT

ROBIATUL ADAWIYAH , 1412011390 (2018) IMPLEMENTASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANJUNG KARANG BARAT. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (88Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2267Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2267Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkawinan dengan wali hakim merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dikarenakan oleh berbagai alasan seperti wali nasab adhol, wali nasab tidak ada atau wali nasab beda agama. Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terdapat 38 pasangan yang melakukan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk meneliti dengan tema implementasi perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat, fakor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dengan wali hakim dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis Hasil dari penelitian ini adalah syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Tanjung Karang Barat telah diketahui yaitu calon mempelai harus memberitahukan kehendak nikahnya dengan Pegawai Pencatat di KUA setempat dan memberitahu bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan dengan wali hakim dan membawa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, Pegawai Pencatat melakukan pemeriksaan terhadap calon mempelai apakah syarat-syarat sudah terpenuhi dan tidak terjadi halangan perkawinan, Pegawai Pencatat juga melakukan pemeriksaan terhadap wali nasab jika wali nasab tidak ada maka calon mempelai harus membuat surat pernyataan putusnya wali dari RT atau kelurahan setempat sedangkan wali adhol harus mendapat surat pernyataan putusnya wali dari pengadilan agama, hasil pemeriksaan ditulis dalam berita acara pemeriksaan hal tersebut sudah sesuai dengan PP No 9 Tahun 1975, Permenag No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan telah sesuai dengan Kemenag No 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Terjadinya perkawinan dengan wali hakim dapat terjadi apabila wali nasab tidak ada, adhol, wali nasab berbeda agama, ghaib, sedang ihram, menjalani hukuman penjara. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali hakim ini adalah perkawinan tersebut tetap sah oleh sebab itu dari perkawinan sah tersebut akan timbul suatu akibat hukum seperti akibat perkawinan terhadap suami dan istri, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat perkawinan terhadap anak. Kata Kunci: perkawinan, wali nasab, wali hakim ABSTRACT The marriage with the judge's guardian is a marriage that is performed by the head of the local KUA sub-district due to various reasons such as adul wali nasab, no nasal guardian or religious guardian of different religions, based on data obtained by authors from 2013 to 2017 there are 38 couples marriage with the judge's guardian in KUA Kec. Tanjung Karang Barat. This is the reason the author to write with the theme of marriage implementation with the judge in KUA district. Tanjung Karang Barat As for the problem in this research is how the terms and procedures of marriage implementation with the guardian of judges in KUA Kec. Tanjung Karang Barat, the factors that led to marriage with the judge's guardian and the legal consequences arising from the execution of marriage with the judge's guardian. This research is normative law research with descriptive research type. The problem approach used is the normative legal approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was done by literature study and interview. Data processing is done by examination of data and data arrangement which then analyzed The result of this research is the requirement and procedure of marriage implementation with guardian of judge in KUA Kec. Tanjung Karang Barat is in accordance with Government Regulation No. 9 of 1975, Permenag No 11 Year 2007 on Marriage Recording and has been in accordance with Ministry of Religious Affairs No. 477 of 2004 on the registration of marriage. The occurrence of marriage with the judge may occur when the guardian is not present, adhol, religious guardian of different religions, unseen, being ihram, serving a prison sentence. The legal consequences arising from marriage with the judge is that the marriage remains valid and therefore from the legal marriage there will be a legal consequence such as the marriage of a husband and wife, due to marriage of property and the effect of marriage on the child. Keywords: marriage, guardian, guardian

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201880235 . Digilib
Date Deposited:	18 Apr 2018 02:38
Terakhir diubah:	18 Apr 2018 02:38
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31001

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir