PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)

LERRY PRIMADHINO, 1622011019 (2018) PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). Masters thesis, PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (584Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (2754Kb)
Preview	File PDF TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2424Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pelanggaran oleh korporasi saat ini banyak ditemui di berbagai sektor ekonomi. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian negara serta masyarakat, namun belum satupun korporasi di Lampung yang dijerat undang-undang tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimanakah praktik penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi? Mengapa terdapat kendala penegak hukum pada saat ini belum menerapkan sanksi pidana kepada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi? Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris. Penelitian Normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku Adapun Hasil Penelitian Yang Didapatkan Bahwa Praktik Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi selama ini selama ini ketika ada tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi penegak hukum hanya menerapkan kepada direksi yang menjalankan korporasi tersebut. Bahwa tidak ada keterlibatan korporasi dalam hal ini karena niat jahat tersebut justru muncul dari sejumlah oknum yang menjalankan perusahaan tersebut yakni direksinya. penegak hukum masih memandang korporasi hanya dijadikan wadah atau tameng saja guna dimanfaatkan oleh Direksinya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Kendala lebih disebabkan oleh Pertama, Perma ini masih bersifat transisi, untuk mengisi kekosongan hukum Indonesia, Kedua, Isi Perma ternyata banyak juga mengatur mengenai prosesproses yang sebenarnya dilaksanakan oleh institusi lain selain Pengadilan, seperti Kejaksaan, KPK dan Kepolisian., Ketiga Perma tersebut belum bisa dipedomani oleh penegak hukum Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini Sebaiknya rancangan KUHP dan KUHAP yang baru agar segera terealiasikan dan memasukan korporasi sebagai subjek hukum, Sebaiknya Pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut suatu korporasi hendaknya memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan KUHAP Kata Kunci: Praktik, Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT Current corporate offenses are found in many economic sectors. Corporate crime is causing losses to the state and society, but not a single corporation has been charged with corruption. The problem in writing this thesis is How is law enforcement practice to corporation as perpetrator of corruption crime? Why are there any obstacles to law enforcement at this time that they have not applied criminal sanctions to corporations that commit corruption? This study uses the Juridical Normative and Empirical approach. Normative research is done on the theoretical matters of legal principles, while the empirical approach is done to study the law in fact both in the form of behavioral assessment The Research Result Obtained That Law Enforcement Practices Against Corporations as Corruption Actors during this time when there is a criminal act of corruption involving corporations law enforcement only apply to the directors who run the corporation. That there is no corporate involvement in this case because the evil intentions actually arise from a number of individuals who run the company that is its director. law enforcers still view the corporation as just a container or a shield just to be utilized by its Board of Directors to gain profit in a way against the law. The constraints are more caused by First, Perma is still transitional, to fill the void of Indonesian law, Secondly, Content of Perma is also much regulating about the process actually implemented by institution other than Court, like Attorney, KPK and Police., Third Perma can not be guided by law enforcement. As for suggestions that can be done is Better draft Criminal Code and Criminal Procedure Code new to terealiasikan and enter the corporation as subject of law, It is better that Court examining case filed by Public Prosecutor which demand a corporation should have soul of reformer willing to create law in order to fill void Criminal Procedure Code Keywords: Law Enforcement Practices, Corporations, Corruption

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	> KZ Law of Nations
Program Studi:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Pengguna Deposit:	201892102 . Digilib
Date Deposited:	25 Jul 2018 04:03
Terakhir diubah:	25 Jul 2018 04:03
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32301

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir