PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD. DR. H. BOB BAZAR, SKM

TRY RULIYANTI, 1412011429 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD. DR. H. BOB BAZAR, SKM. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (607Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (438Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pelayanan kesehatan terhadap pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD. Dr. H. Bob Bazar, SKM serta menganalisis faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian studi lapangan dan studi kepustakaan, analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD. Dr.H. Bob Bazar, SKM dilihat dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan peraturan lain yang terkait. Namun dilihat dari data responden ada juga beberapa pasien sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang haknya tidak terlindungi dalam segi pelayanan medis maupun fasilitas kesehatannya yang berjumlah sekitar 2,5%. Faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum tersebut terdiri dari faktor internal yaitu komunikasi yang kurang, fasilitas tenaga kesehatan yang tidak memadai serta fasilitas kotak pengaduan yang tidak digunakan oleh pasien BPJS. Sedangkan faktor eskternal yaitu pasien yang tidak membayar iuran, pasien yang tidak membawa persyaratan lengkap serta pasien yang salah mendaftarkan diri dalam keikutsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit ABSTRACT The main purpose of this study is to analyze the legal protection of health services to patients as participants of The Social Security Agency (BPJS) for Health in hospitals. Dr. H. Bob Bazar, SKM as well as analyzing what factors are inhibiting the implementation of legal protection of the patient as a participant of The Social Security Agency (BPJS) for Health. This research was conducted through normative and empirical approach with primary data, secondary data and tertiary data, where each data obtained from library research and field. Qualitative design was applied in this research to analyse the data. Based on the results of the study, the legal protection of the patient as a participant of The Social Security Agency (BPJS) for Health in the health service in hospitals. Dr.H. Bob Bazar, SKM viewed from the aspect of the regulation has been protected its rights as a service consumer, as a hospital patient or as a participant of The Social Security Agency (BPJS) for Health which is regulated in Law of The Social Security Agency (BPJS) for Health, National Social security system (SJSN) and other supporting regulations. But seen from the data of respondents there are also some patients as participants of The Social Security Agency (BPJS) for Health whose rights are not protected in terms of medical services and health facilities with amount 2,5%. Factors that hamper legal protection consists of internal factors that lack of communication, inadequate health personnel facilities and complaints facilities that are not used by BPJS patients. While the external factors are patients who do not pay dues, patients who do not bring complete requirements and patients who are wrong to enroll in the participation of The Social Security Agency (BPJS) for Health. Keywords : : Legal Protection, Patient of BPJS Health, Hospital

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> JS Local government Municipal government > RA Public aspects of medicine
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	201864070 . Digilib
Date Deposited:	10 Aug 2018 04:06
Terakhir diubah:	10 Aug 2018 04:06
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32777

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir