Van Mayel Nainggolan, 0712011349 (2014) PENEGAKAN HUKUM TAHAP ADJUDlKASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA IZIN KEIMIGRASIAN Studi Di Wilayah Hukum P.N.Medan). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text
COVER LUAR.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (327kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (197kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (203kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (132kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (17kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (3MB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (833kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (481kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (194kB) | Preview |
Abstract
Banyaknya orang asing yang dating ke Indonesia memicu terjadinya pelanggaran pidana terhadap izin keimigrasian, orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada di wilayah Indonesia diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.1.200/Pid.B./2010/PN.Mdn. Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 52 UndangUndang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, terdakwa hanya divonis dengan 10 bulan penjara. Putusan Hakim kurang tepat dalam menjatuhkan atau memberikan putusan terhadap terdakwa. Ada hal-hal lain yang seharusnya yang dapat menjadi pertimbangan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa karena dapat merugikan keuangan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hokum normative empiris dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen,dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana Pasal 52 UU RI. No. Van Mayel N. Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Terdakwa dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara potongan tahanan atau denda. Putusan Hakim tersebut terlalu ringan, karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian yang sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian. Penegakan hokum pidana terhadap penyalahgunaan izin keimigrasian sesuai dengan kasus perkara (Nomor: 1.200/Pid.B/2010/PN.Mdn) kurang menekankan kepada unsure pemidanaan terhadap tindakan pelaku. Keputusan tersebut tidak memberikan sifat penjeraan terhadap tindakan semacam ini sehingga memungkinkan terjadi terus menerus. Pada saat sekarang ini Undang-Undang Keimigrasian perlu dikoreksi yaitu mengenai peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian belum sepenuhnya sempuma. Kata Kunci : Penegakan Hukum,Keimigrasian.
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Depositing User: | 423161 . Digilib |
| Date Deposited: | 14 Oct 2014 08:31 |
| Last Modified: | 14 Oct 2014 08:31 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4144 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
