Dayat Hadi Jaya, 1222011052 (2014) PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI PROVINSI LAMPUNG). fakultas hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (101Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3176Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (79Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (122Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (198Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (169Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (253Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (37Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (247Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (51Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (16Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Sulitnya penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup disebabkan oleh banyaknya faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, serta mahalnya biaya finansial. Permasalahan dalam tesis ini yaitu “Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan dan faktor apa saja yang menjadi kendala penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran limbah B3 di Provinsi Lampung?” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan Yuridis Normatif berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan dengan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana lingkungan berupa pencemaran limbah B3 di wilayah hukum Polda Lampung berjalan berdasarkan sesuai ketentuan di dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya Penyidik Polri dan PPNS-LH masih harus berkoordinasi untuk saksi ahli dengan instansi pemerintah lain sesuai dengan bidangnya sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien. Kendala dalam penyidikan tindak pencemaran limbah B3 adalah pengambilan sample limbah dari suatu industri tidak mudah, pembuktian materiil yang tidak sederhana, kurang memadainya pengetahuan dan keterampilan penyidik khususnya tentang lingkungan hidup terkait dengan pencemaran limbah B3, kurang memadainya sarana prasarana seperti laboratorium membuat petugas kesulitan dalam hal penggolongan pencemaran yang telah terjadi. Hendaknya dibuat petunjuk teknis yang lebih jelas dan tegas terkait dengan tugas dan wewenang penyidikan khususnya terhadap tindak pidana lingkungan antara Penyidik Polri dengan PPNS-LH. Selanjutnya kepada Kepolisian Daerah Lampung hendaknya mengirimkan anggotanya atau penyidik untuk pelatihan dan pendidikan khususnya terkait dengan tindak pidana lingkungan Kata Kunci: Tugas Kewenangan, Penyidik Polri, Tindak Pidana Lingkungan Hidup
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 17 Oct 2014 02:18 |
| Terakhir diubah: | 17 Oct 2014 02:18 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4224 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
