FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA DEMOKRATISASI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) TAHUN 2011 (Studi Kasus di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan)

Andri Rifkiansyah, 0816021019 (2014) FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KURANG OPTIMALNYA DEMOKRATISASI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) TAHUN 2011 (Studi Kasus di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan). FAKULTAS ISIP, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (39Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (108Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (144Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (128Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERNYATAAN.pdf

Download (114Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (87Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (23Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (67Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (91Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR GAMBAR'.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (207Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (154Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB IV.pdf

Download (123Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB V.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (313Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB VI.pdf

Download (46Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (59Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi dan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Demokratisasi di indonesia dimulai dari tingkat kampung atau otonomi asli.Demokratisasi yang terjadi di kampung membutuhkan partisipasi yang harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Terselenggaranya demokratisasi dalam pelaksanaan pemerintahan kampung dapat dilihat dari pelaksanaan penyusunan peraturan kampung yang melibatkan pemerintah kampung, BPK serta masyarakat.Salah satu Peraturan Kampung yang dibuat di Kampung Sidoarjo adalah Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2011, sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip Demokratisasi ditingkat kampung.Akan tetapi Realitasnya beberapa sumber menyatakan bahwa proses penyusunan APBK tahun 2011 yang terjadi dalam proses pemerintahan di Kampung Sidoarjo diduga belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi. Kurang optimalnya demokratisasi dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat serta masih banyaknya tokoh masyarakat yang tidak dilibatkan dalam penyusunan APBK.Faktor-Faktor Apakah yang MenunjukanDemokratisasi Kurang Optimal Dalam Penyusunan Peraturan Kampung Tentang APBK Tahun 2011 di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalahuntuk mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Demokratisasi Kurang Optimal dalam Penyusunan Peraturan Kampung Tentang APBK Tahun 2011 di Kampung Sidoarjo Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way kanan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa faktor-faktor penyebab kurang optimalnya demokratisasi penyusunan APBK di Kampung Sidoarjo dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat selain itu masih buruknya kerjasama atau koordinasi antara pemerintah kampung dan BPK serta kepala dusun mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam musyawarah. Selain itu tidak adanya partisipasi dan kontrol akhir dari masyarakat menyebabkan musyawarah lebih didominasi oleh pemerintah kampung dan BPK. Kata kunci : Demokratisasi, Musyawarah Kampung, Partisipasi Masyarakat

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek:
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit: A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited: 20 Oct 2014 01:47
Terakhir diubah: 20 Oct 2014 01:47
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/4306

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir