Yosan Dwi Novayanto, 0912011084 (2013) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR BAWAH TANAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
2. ABSTRAK.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3. COVER DALAM.pdf Download (15Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (1794Kb) | Preview |
|
|
File PDF
5. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (1896Kb) | Preview |
|
|
File PDF
6. RIWAYAT HIDUP.pdf Download (92Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7. MOTO.pdf Download (35Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8. PERSEMBAHAN.pdf Download (136Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10.DAFTAR ISI.pdf Download (87Kb) | Preview |
|
|
File PDF
11.DAFTAR TABEL.pdf Download (79Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (115Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (136Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (83Kb) | Preview |
|
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (548Kb) |
||
|
File PDF
BAB V.pdf Download (41Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
abstrak b.indonesia Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Lampung Tengah. Data yang telah diolah menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dan saran dari permasalahan tersebut. Pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah di Lampung Tengah adalah melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengecek pengguna air bawah tanah secara monitoring dan evaluasi, perhitungan dengan alat water meter untuk mengetahui hasil dari perhitungan pajak air tanah, pelaksanaan pemungutan pajak air bawah tanah adalah Dinas, Kepala Dinas bertanggung jawab untuk menghitung Pajak Air Tanah dengan melibatkan Dinas Teknis. Sedangkan kendala-kendala adalah berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional, database yang masih jauh dari standar internasional, lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat. Kata Kunci : Pajak Air Bawah Tanah, Pendapatan Asli Daerah Lampung Tengah
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | > Karya Karya Umum = 000 |
Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
Pengguna Deposit: | UPT Perpustakaan Unila |
Date Deposited: | 07 Nov 2014 06:31 |
Terakhir diubah: | 07 Nov 2014 06:31 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5154 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |