Doni Saputra, 0812011156 (2014) TINJAUAN SURAT MENDAGRI NO. 188.34/8880/SJ TENTANG KLARIFIKASI PERWALI BANDAR LAMPUNG NO. 96 A TAHUN 2012. fakultas hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (76kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (122kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
MOTO.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (36kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (90kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (99kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (119kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (46kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (79kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (44kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB) | Preview |
Abstract
abstrak Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini mempunyai Hak Pengelolaan Lahan yang di atasnya berdiri bangunan tempat usaha milik perorangan atau swasta. Untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pemungutan terhadap pemilik tempat usaha tersebut sebagai balas jasa penggunaan lahan hak pengelolaan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan ini tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penetapan Kewajiban Atas Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Bandar Lampung, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34/8880/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Walikota, Peraturan Wali Kota Nomor 96. A Tahun 2012 dibatalkan. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a. Bagaimanakah dasar penetapan kewajiban atas pemegang HGB di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan pemerintah Kota Bandar Lampung? b. Bagaimanakah dasar pertimbangan diterbitkannya surat Mendagri No. 188.34/8880/SJ tentang Klarifikasi Perwali Bandar Lampung No. 96 A Tahun 2012? Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dari analisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: a. Aturan hukum yang dijadikan dasar penetapan kewajiban atas pemegang HGB di atas Hak Pengelolaan Lahan Kota Bandar Lampung adalah Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. b. Dasar pertimbangan diterbitkannya surat Mendagri No. 188.34/8880/SJ Doni
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? General ?? ?? KU ?? |
| Divisions: | ?? Ilmu-Hukum ?? |
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Unila |
| Date Deposited: | 10 Nov 2014 03:18 |
| Last Modified: | 10 Nov 2014 03:18 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5238 |
Actions (login required)
 |
View Item |