ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD LAMPUNG TIMUR DI TINGKAT KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung No.253 K/PID.SUS/2012/MA)

Lamuji, Wajid Husni (2013) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA APBD LAMPUNG TIMUR DI TINGKAT KASASI (Studi Putusan Mahkamah Agung No.253 K/PID.SUS/2012/MA). Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF 2. COVER DALAM.pdf - Published Version Download (49Kb) | Preview
Preview	File PDF 1. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (9Kb) | Preview
Preview	File PDF 4. HALAMAN PERSETUJUAN.pdf - Published Version Download (87Kb) | Preview
Preview	File PDF 3. HALAMAN PENGESAHAN.pdf - Published Version Download (68Kb) | Preview
Preview	File PDF 8. DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (36Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB I.pdf - Published Version Download (168Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB II.pdf - Published Version Download (162Kb) | Preview
Preview	File PDF BAB III.pdf - Published Version Download (85Kb) | Preview
	File PDF BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (204Kb)
Preview	File PDF BAB V.pdf - Published Version Download (77Kb) | Preview
Preview	File PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (30Kb) | Preview
	Archive LAMPIRAN.zip - Published Version Download (720Kb)

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Kejahatan korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat drastis, bahkan dari beberapa kasus terdapat diantaranya yang melibatkan para pejabat dan para pengambil kebijakan ditingkat daerah maupun pusat, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten lampung timur. Dampak paling besar dari tindak pidana korupsi adalah terhambatnya pembangunan secara umum maka diperlukan pemberian sanksi pidana sebagai pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah yang menjadi dasar jaksa dalam mengajukan kasasi terhadap perkara tindak pidana korupsi dana APBD Lampung Timur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur tersebut. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, analisa data dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa korupsi dana APBD lampung timur dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) KUHP. Dalam sidang ditingkat kasasi, Hakim memutus bahwa terdakwa H.Satono SH.SP bin Darmo Susiswo telah melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa divonis pidana penjara selama lima belas (15) dengan pidana denda Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp.10.586.575.000 (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa diperintahkan mengembalikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Sugiharto Wiharjo als Alay. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana APBD lampung timur dalam kasasi dalam perkara Nomor : No.253 K/PID.SUS/2012/MA dengan mempertimbangkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dogmatis yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 sesuai Pasal 3 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sifat melawan hukum terdakwa bertentangan dengan sifat melawan hukum materiil karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang hidup dimasyarakat, maka Perbuatan itu dapat dipidana. Terdakwa memenuhi kriteria mampu bertanggung jawab karena mampu mengetahui kalau perbuatanya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaranya yang dimilikinya. Perbuatan terdakwa adalah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaaan (Dolus) demikian pula terhadap diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau pembenar (Culpa) yang dapat menghapuskan perbuatan pidana terdakwa. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran penulis adalah hendaknya para penegak hukum dapat bersinergi dalam penegakan tindak pidana korupsi, sehingga dapat meminimalisir tindakan-tindakan tersebut sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain sehingga perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Serta perlu ditingkatkan kerjasama terpadu dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penegakan peraturan hukum yang berlaku agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Dana APBD Lampung Timur

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> HX Socialism. Communism. Anarchism >
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	17 Jan 2014 05:10
Terakhir diubah:	17 Jan 2014 05:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/541

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir