ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

DEDI SONATA, 1516041005 (2019) ANALISIS HUBUNGAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) DENGAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
FIle PDF
ABSTRAK-ABSTRACT.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img] FIle PDF
SKRIPSI FULL.pdf
Restricted to Hanya staf

Download (2389Kb)
[img]
Preview
FIle PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

Download (2349Kb) | Preview

Abstrak

Perilaku korupsi sudah lama terjadi di Indonesia dan perilaku ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa. Budaya korupsi dapat berpengaruh dengan angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan yakni explanatory research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia dengan menggunakan data sekunder dari BPS dan time series tahun 2012 hingga 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil uji hipotesis uji t diketahui bahwa thitung>ttabel (13,253>3,182), dengan nilai sig. 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, dengan demikian Ha diterima yang artinya indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan berpengaruh secara signifikan. Hasil uji nilai koefisien R2 dengan melihat nilai R Square sebesar 0,978 atau 97,8 %. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kontribusi indeks perilaku anti korupsi dengan kemiskinan sebesar 97,8 %. Hal ini juga menggambarkan persentase hubungan variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan adalah sangat kuat. Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa variabel indeks perilaku anti korupsi dengan angka kemiskinan berpengaruh secara signifikan dengan kemiskinan serta memiliki hubungan yang bersifat positif. Saran dari penelitian ini adalah Peningkatan kualitas pelayan publik yang bebas korupsi akan meningkatkan skor IPAK dimasa yang akan datang. Survei indeks perilaku anti korupsi perlu juga dilihat dari tata kelola pemerintahan. Dari sisi penyedia pelayanan publik agar bebas dari praktek korupsi dan profesional dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen SDM aparatur sipil negara yang anti korupsi, reformasi birokrasi yang ramping dari sisi struktur serta kaya fungsi. Dari sisi masyarakat sebagai penerima pelayan publik dilakukan dengan sosialisasi aturan dan prosedur layanan dengan semua media yang bisa diakses masyarakat. Dari sisi aturan harus mengacu pada prinsip efisien, efektif dan mudah dan wajar untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemberi layanan (Brokrasi). Kata kunci: Perilaku Anti Korupsi, Kemiskinan. The behavior of corruption has long happened in Indonesia and this behavior is one of the extraordinary crimes. Culture of corruption can affect the poverty rate in Indonesia. This study aims to find out how the relationship between the anti�corruption behavior index and the poverty rate in Indonesia. The type of this research is explanatory research with a quantitative approach. The population in this study is all households in Indonesia using secondary data from BPS and time series in 2012 until 2017. The results of this study showed that the results of the hypothesis test of t-test is known that tcount>ttable (13.253> 3.182), with the value sig. 0.00 or smaller than 0.05, thus Ha is accepted which means that the index of anti-corruption behavior with poverty has a significant effect. The test results of the R2 coefficient value by looking at the R Square value of 0.978 or 97.8%. This shows that there is a contribution to the index of anti-corruption behavior with poverty of 97.8%. This also illustrates the percentage of the relationship between the anti-corruption behavior index variable and the poverty rate is very strong. Based on the results of the study, it was concluded that the anti-corruption behavior index variable with poverty rates significantly affected poverty and had a positive relationship. The suggestion from this research is that improving the quality of corruption-free public service will increase the IPAK score in the future. An anti corruption behavior index survey should also be seen from the governance of the public service provider so that it is free from corrupt and professional practices starting from the improvement of the anti-corruption civil service system. Lean bureaucratic reform of the structure and rich in function. The community side as recipients of public service carried out by disseminating service rules and procedures with all media that can be accessed by the public. Rules must refer to the principles of efficient, effective, and easy and reasonable to be fulfilled by the community and carried out by service providers (bureaucracy). Keywords: Anti-Corruption Behavior, Poverty

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > H Social Sciences (General)
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit: UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited: 17 Mar 2022 07:45
Terakhir diubah: 17 Mar 2022 07:45
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55055

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir