PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG

IDA FITRI ATUZZAPIROH, 1512011039 (2019) PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (12Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1105Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1052Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya ditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan kenyataan dilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering terjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota. Permasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor�faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, mengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang�undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Pedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya kesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak didukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap besaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota. Kata Kunci: Penyelenggaraan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sharing Fund Revenue is the regional right to the management of sources of state revenue generated from each region whose amount is determined on the basis of income based on the prevailing laws and regulations. Sharing Fund Revenue is Vehicle Tax and Title Transfer Tax of Vehicle revenue. Based on the reality in the field in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts, there is often a delay in the province in paying Sharing Fund Revenue to districts/cities. It is necessary to conduct research with problems: (1) how is the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? And (2) What are the enabling and inhibiting factors in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? The problem approach in this study uses normative and empirical approaches. In completing secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing legal theories and legislation relating to problems in research, while for primary data interviews are conducted with several speakers. The guideline for the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions and Lampung Provincial Regulation Number 31 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes The legal basis of the implementation of Sharing Fund Revenue is based on the Governor's Decree. One of the enabling factors of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is the existence of the provincial financial capacity to pay Sharing Funds Revenue to the districts/cities, while the inhibiting factor is the lack of awareness of motor vehicle owners to pay Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle. if it is not supported by the community as a taxpayer, it will affect the amount of Sharing Fund Revenue received by each districts/cities. Keywords: Sharing Fund Revenue, Vehicle Tax And Title Transfer Tax of Vehicle

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	> H Social Sciences (General)
Program Studi:	Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	UPT . Desi Zulfi Melasari
Date Deposited:	17 Mar 2022 07:52
Terakhir diubah:	17 Mar 2022 07:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55092

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir