HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM

Rosyana Dwi Yunita , 1512011343 (2019) HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (19Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (740Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (741Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Peristiwa perkawinan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, dimana dalam peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Keduanya wajib memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Hukum Keluarga Islam. Istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetaplah istri dan mutlak baginya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai hak dan kewajiban istri menurut ketentuan Hukum Keluarga Islam dan pelaksanaannya bagi istri yang berperan sebagai PMI. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban istri menurut Hukum Keluarga Islam yang utama ialah taat dan patuh pada suaminya selama tidak melanggar ketentuan agama. Kewajiban lain mengikuti seperti wajib mendampingi suaminya, izin pada suami, wajib mengurus rumah tangga, dan selalu bersyukur. Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materiel yang bersifat kebendaan seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Kemudian hak imateriel atau non kebendaan berupa keadilan, tidak disakiti dan mendapat bimbingan serta perlindungan dari suami. Antara suami istri memiliki kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling bergaul, dan bersama-sama dalam mendidik anak. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi istri yang berperan sebagai PMI sudah jelas tidak terlaksana karena adanya sekat yang menjadi pemisah antar keduanya yang menyebabkan gugurnya hak karena tidak terlaksananya kewajiban. Sedangkan terkait status pengiriman PMI yang dilakukan pemerintah Indonesia mengacu pada ketetapan Hukum Islam dan fatwa MUI maka statusnya adalah haram. Keharaman ini didasarkan pada tidak disertainya mahram serta tidak terjaminnya perlindungan atas keamanan dan kehormatan wanita ketika menjadi PMI yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh PMI di negara penempatan. Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Istri, PMI, Hukum Keluarga Islam Marriage events cause consequences that are regulated by law, where in this event rights and obligations arise for husband and wife. Both are required to fulfill their rights and obligations in accordance with the provisions mandated in Islamic Family Law. The wife who acts as an Indonesian Migrant Worker (PMI) remains the wife and absolutely for her to exercise her rights and obligations in accordance with the provisions. The problem in this thesis is about the rights and obligations of the wife according to the provisions of Islamic Family Law and their implementation for the wife who acts as PMI.. The type of research used in this study is empirical normative research with descriptive research type. The type of problem approach in this study is normative juridical. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively. The results of the study show that the wife's obligation according to Islamic Family Law is the main one is obeying and obeying her husband as long as it does not violate religious provisions. Other obligations follow such as the obligation to obliged to accompany her husband, permission from the husband, the obligation to take care of the household, and always be grateful. Wife's rights are divided into two, namely material rights that are material such as dowry, income, and residence. Then the immaterial or non-material rights in the form of justice are not hurt and receive guidance and protection from the husband. Between husband and wife have a common obligation that is mutual love, mutual socialization, and together in educating children. The implementation of the rights and obligations of the wife who plays the role of IMW is clearly not implemented because there is a barrier that separates the two which causes the death of the right because there is no obligation. Whereas related to the status of the IMW delivery carried out by the Indonesian government in reference to the provisions of Islamic Law and the fatwa of the MUI, the status is haram. This security is based on the lack of mahram and the protection of women's safety and honor when it becomes IMW, which causes many crimes experienced by IMW in the country of placement. Keywords: Rights and Obligations, Wife, IMW, Islamic Family Law

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib6
Date Deposited:	24 Mar 2022 03:39
Terakhir diubah:	24 Mar 2022 03:39
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55698

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir