WAHYU SETIA RINI, 1516051016 (2019) PERANAN STREET LEVEL BUREAUCRACY DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK ( Studi Tentang Peranan RT/RW di Kota Depok). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (1137Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (7Mb) | Preview |
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (7Mb) |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Children are the mandate and gift of God Almighty, inherent in them the rights and dignity of whole people. Ahead of Indonesia Emas in the coming year of 2045, preparing children who are creative, innovative, productive, able to think in high order, and love and proud to be an Indonesian nation is our duty; parents, family, surrounding community and government. Every child certainly needs protection and in this case Indonesia has a law governing the protection of children, namely Law of the Republic of Indonesia Number 35 /2014 concerning Amendment to Law Number 23/2002 concerning Child Protection. The Government of Indonesia implements a national policy to guarantee the protection and rights of children and of course the Regional Government is obliged to support and implement the national policy by efforts to realize a Child-Friendly Regency / City. In realizing a Child-Friendly City the city government coordinates with several elements or related institutions such as the Office for the Protection of Children and Community Empowerment (DPAPMK), the private sector, the community, up to the RT / RW level. In this study using qualitative methods with a descriptive approach. This study aims to analyze the role of RT / RW as an agent or extension of street level bureaucracy in supporting the government to realize KLA in Depok City. The results of this study indicate that the role of the RT / RW has been good and has greatly helped the government to realize Child�Friendly City. Keywords: Children, RT / RW, Eligible Cities, Street Level Bureaucracy. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat hak dan martabat manusia seutuhnya. Menjelang Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang, mempersiapkan anak-anak yang kreatif, inovatif, produktif, mampu berpikir orde tinggi, serta cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia adalah kewajiban kita semua; orangtua, keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah. Setiap anak tentunya memerlukan perlindungan dan dalam hal ini Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan nasional untuk menjamin perlindungan serta hak anak dan tentunya Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendukung serta melaksanakan kebijakan nasional tersebut dengan upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak pemerintah kota berkoordinasi dengan beberapa elemen atau instansi terkait seperti Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK), pihak swasta, masyarakat, sampai pada tingkat RT/RW
Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
---|---|
Subyek: | |
Program Studi: | Fakultas ISIP > Prodi Ilmu Administrasi Negara |
Pengguna Deposit: | UPT . Digilib8 |
Date Deposited: | 24 Mar 2022 16:10 |
Terakhir diubah: | 24 Mar 2022 16:10 |
URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55937 |
Actions (login required)
Lihat Karya Akhir |