KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

DWI ARASSY APRILLIA. RS, 1512011044 (2019) KAJIAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENYADAPAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (97Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1366Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1244Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Upaya pemerintah untuk mengatasi aksi teror yang beredar di Indonesia salah satunya adalah merevisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan sebagai Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, termasuk didalamnya penyadapan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kajian hak asasi manusia terhadap penyadapan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk kajian Hak Asasi Manusia terhadap penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan nntuk mengetahui sistem penyadapan yang ideal terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung. Sumber dan jenis data didapat dari data primer berupa wawancara dengan narasumber terkait, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pihak Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian, data dianalisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematik. Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah bahwa suatu hak itu harus berasal dari sumber yang jelas. seperti halnya peraturan perundang-undangan. Hadirnya Undang-Undang tersebut merupakan hal legal yang memang seharusnya dilakukan dalam upaya melindungi kepentingan orang banyak. Hak pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasasan Tindak Pidana Terorisme adalah hak yang dapat dikesampingkan (derogable right). Batasan-batasan dalam penyadapan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia adalah operasi penyadapan yang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan terkait dengan penyadapan, yaitu dalam pasal 31 Undang�Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sejalan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Saran dari penelitian ini terkait waktu tindakan penyadapan yang sebaiknya lebih diperpanjang lagi, hal ini dikarenakan terorisme merupakan kejahatan extraordinary dan memiliki jaringan internasional, serta memakan korban. Selanjutnya, penyadapan dalam keadaan mendesak sekalipun tetap harus memiliki izin dari Ketua Pengadilan Negeri mengingat hak privasi seseorang yang berada dalam proses penyadapan tersebut. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Penyadapan, Terorisme

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Digilib6
Date Deposited:	24 Mar 2022 15:24
Terakhir diubah:	24 Mar 2022 15:24
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55958

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir