PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BEMBI GEMPANTARA, 1342011039 (2019) PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK INSONESIA _ INGGRIS.pdf Download (29Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2614Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2096Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). PPNS merupakan pegawai yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat dan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan pengahambat dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil di Kabupaten Lampung Barat. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara pihak- pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan peran PPNS Dinas Perhubungan dalam Pemeriksaan KIR, dan uji muatan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah melakukan pemeriksaan surat- surat usaha KIR didalam surat tanda uji kendaraan. PPNS berwenang memberikan himbauan dan surat tilang kepada pemilik kendaraan jika terdapat pelanggaran yang di lakukan oleh pemilik kendaraan. Faktor penghambat PPNS Dinas Perhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kurangnya kesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan, kurangnya kesadaran penyidik kendaraan bermotor melakukan uji berkala kendaraan bermotornya, dan kurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik kendaraan. Kata Kunci: Wewenang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kendaraan Bermotor The implementation of LLAJ is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation-State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5025 (hereinafter referred to as Law Number 22 Year 2009). PPNS is an employee who is appointed and authorized to carry out investigations in certain criminal acts which are the scope of law regulations which are the legal basis. The problem raised in writing this essay is how the implementation of the authority of Civil Servant Investigators in the inspection of motorized vehicles in West Lampung Regency and what are the factors that become supporters and inhibitors in the implementation of motor vehicle inspection by Civil Servants Investigators in West Lampung Regency. Approach to the problem is carried out in an empirical juridical manner by conducting research directly at the research site by interviewing the parties concerned. Data sources obtained by using primary data and secondary data. Data analysis in this study used qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the PPNS of the Department of Transportation in the KIR Inspection, and Motor Vehicle cargo test in West Lampung Regency is to conduct inspection of KIR business documents in vehicle test letters. PPNS has the authority to give appeals and ticketing letters to vehicle owners if there are violations committed by vehicle owners. PPNS inhibiting factors of the Transportation Agency in inspecting motor vehicles in West Lampung Regency are the lack of examiners of motorized vehicles, the lack of opportunities for technical workers to attend education, lack of awareness of motor vehicle investigators to periodically test their motorized vehicles, and less strict sanctions from officers to sanction vehicle owner. Keywords: Authority, Investigator of Civil Servants, Motor Vehicles

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 02:59
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 02:59
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56382

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir