Mohammad Reza S, 1212011208 (2019) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG TERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG BERBEDA FUNGSI. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Download (2038Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1641Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah memberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu komponen dalam peraturan daerah tersebut adalah tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diatur dalam Pasal 9. Pajak progresif kendaaraan bermotor merupakan peningkatan persentase pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang kedua dan seterusnya, apabila kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi, maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan jika pelaksanaan pemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat. Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor bersama samsat bandar lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda fungsi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan fungsi kendaraan bermotor. Fungsi kendaraan bermotor perseorangan akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif, meskipun untuk kendaraan angkutan barang yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, dan 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya sedangkan fungsi kendaraan bermotor umum tidak dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu terdapat dari pihak SAMSAT berupa masalah pendataan kepemilikan kendaraan bermotor dan masyarakat tidak taat pajak sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak progresif dari pihak wajib pajak berupa jam pelayanan dan kurangnya sosilalisasi tentang pajak progresif kendaraan bermotor. Kata kunci: Pajak, Pajak Progresif, PKB, Kendaraan The Lampung Provincial Government in optimizing the regional tax revenue enacts the Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes and Levies, one component of the regional regulation is the progressive tariffs for Motorized Vehicle Tax (PKB) regulated in Article 9. Progressive motor vehicle tax is an increase in the percentage of taxes on motor vehicle ownership second and so on, if the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions it will potentially make problems if the implementation of progressive tax collection is done improperly. The problem of this research is how the implementation and what are the factors inhibiting the implementation of the progressive tax collection of motor vehicles in offices together with the city of Lampung on the ownership of four-wheeled vehicles that have different functions. The research method in this thesis uses the normative and empirical juridical approaches. A normative juridical approach is research conducted by examining mere library materials or secondary data. An empirical juridical approach is an attempt to obtain clarity and understanding of the problem based on existing realities. Based on the results of the study obtained an answer that the progressive tax of motor vehicles based on the function of motor vehicles. The function of individual motorized vehicles will be subject to Motorized Vehicle Tax with progressive tariffs, although for freight vehicles that is 2% for second ownership, 2.5% for third ownership, and 3% for fourth ownership and so on, while general motor vehicle functions are not subject to tax Motorized Vehicles with progressive rates. Inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection on motor vehicles is that there is SAMSAT in the form of data collection on motorized vehicle ownership and the community does not obey taxes while inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection from taxpayers in the form of service hours and the lack of socialization of the progressive tax on motorized vehicles. Keywords: Tax, Progressive Tax, PKB, Vehicle
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | UPT . Neti Yuliawati |
| Date Deposited: | 30 Mar 2022 06:19 |
| Terakhir diubah: | 30 Mar 2022 06:19 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56848 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
