KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU USAHA KECIL

M. SYARIF HIDAYATULLOH, 1312011185 (2019) KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMBINAAN PELAKU USAHA KECIL. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview
	File PDF SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1004Kb)
Preview	File PDF SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (909Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Keberadaan pelaku usaha kecil sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengangguran. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? (2) Apakah faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil? Penelitian ini menggunkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil dilaksanakan sebagai berikut: a) Mempermudah perizinan pelaku usaha kecil, yaitu tidak mewajibkan adanya Izin Usaha Industri (IUI) agar para pelaku usaha kecil semakin mudah dalam mengembangkan usaha mereka tanpa harus terbebani dengan biaya perizinan usaha yang justru akan membebani mereka dalam melaksanakan usaha. b Peningkatan akses kepada sumber daya produktif, yaitu dengan pendidikan dan pelatihan wirausaha kepada sumber daya manusia pelaku usaha kecil. c) Pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil berkeunggulan kompetitif melalui pemberian bantuan berupa modal usaha bergulir bagi para pelaku usaha kecil. (2) Faktor-faktor penghambat kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dalam pembinaan pelaku usaha kecil adalah sebagai berikut: a) Pelaku Usaha Kecil Tidak Mau Mendaftarkan Usahanya walaupun telah diberikan kemudahan dalam pendaftaran dan perizininanya. b) Keterbatasan anggaran dalam program bantuan dana bergulir kepada pelaku usaha kecil sehingga pemberian bantuan modal bergulir kepada pelaku usaha kecil tidak maksimal. Disarankan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung untuk: (1) Secara lebih aktif mensosialisasikan pentingnya pendaftaran usaha kecil kepada masyarakat (2) Meningkatkan intensitas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil Kata Kunci: Kebijakan, Pembinaan, Pelaku Usaha Kecil The existence of small-scale business actors as referred to in Article 1 Number (2) of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small Medium Enterprises Department is a business sector that assists the government in providing employment, increasing income and reducing unemployment. The problems of this study are: (1) What is the Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of Bandar Lampung City in developing small business actors? (2) What are the inhibiting factors of Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of Bandar Lampung City in developing small business actors? This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection with field studies and literature studies. Data processing includes selection, classification and compilation of data. Data analysis was conducted in a qualitative juridical manner. The results of this study indicate: (1) The Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of Bandar Lampung City in developing small business actors is carried out as follows: a) Facilitating the licensing of small business actors, ie not requiring an Industrial Business License (IUI) so that small business actors the easier it is to develop their business without having to be burdened with business licensing costs which will burden them in carrying out their business. b Increased access to productive resources, namely by entrepreneurship education and training to the human resources of small businesses. c) The development of entrepreneurship and small businesses with competitive advantages through the provision of assistance in the form of revolving business capital for small business actors. (2) The inhibiting factors of Policy of Cooperation and Small Medium Enterprises Department of Bandar Lampung City in developing small business actors are: a) Small Business Actors Do Not Want to Register Their Businesses even though they have been given easy registration and permits. b) Budget limitations in the revolving fund assistance program to small business actors so that the provision of revolving capital assistance to small businesses is not optimal. It is recommended to the Bandar Lampung City Cooperation and Small Medium Enterprises Department Office to: (1) More actively socialize the importance of small business registration to the community (2) Increase the intensity of entrepreneurship education and training for small businesses Keywords: Policy, Developing, Small Business Actors

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit:	UPT . Neti Yuliawati
Date Deposited:	29 Mar 2022 00:13
Terakhir diubah:	29 Mar 2022 00:13
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/56931

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir